India Kecam Pembatasan Izin Kerja Sektor Teknologi oleh Pemerintah AS
- India mengecam pernyataan pejabat Gedung Putih yang menyamakan pekerja asing dengan buruh terikat, serta menilai tenaga ahli India-AS selama ini saling menguntungkan ekonomi dan inovasi.
- Departemen Tenaga Kerja AS membekukan sementara program sertifikasi izin tinggal tetap bagi delapan perusahaan teknologi, termasuk Microsoft dan Adobe, terkait dugaan manipulasi lowongan kerja serta penyalahgunaan visa.
- Gedung Putih mendesak industri teknologi memprioritaskan pekerja lokal dan menjaga standar upah, sementara Nasscom menyatakan mobilitas tenaga ahli merupakan kebutuhan bisnis yang sah.
Jakarta, IDN Times - Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan India memanas pada Jumat (9/10/2026) setelah pemerintah AS memperketat aturan kerja bagi perusahaan internasional. Kebijakan untuk melindungi pekerja lokal ini menimbulkan perdebatan tentang masa depan pertukaran tenaga kerja terampil di antara kedua negara.
Kondisi tersebut menjadi sorotan dunia usaha karena berdampak langsung pada kelancaran operasional perusahaan teknologi global. Hubungan bilateral kedua negara kini ikut menghadapi tantangan baru akibat perbedaan pandangan terkait penempatan pekerja ahli.
1. Protes keras India terhadap pernyataan pejabat Gedung Putih soal pekerja asing
Kementerian Luar Negeri India mengecam pernyataan pejabat Gedung Putih yang menyamakan pekerja asing dengan buruh terikat di era penjajahan. Pemerintah India menegaskan bahwa keberadaan tenaga ahli selama ini saling menguntungkan ekonomi kedua negara, sehingga pembatasan sepihak dinilai justru merugikan kerja sama dan inovasi.
Pemerintah India juga menjelaskan bahwa penghentian sementara program sertifikasi kerja tetap tidak berkaitan dengan visa H-1B, sehingga izin kerja yang sedang berjalan tetap berlaku. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengkritik tajam sebutan dari pejabat AS tersebut.
"Penggunaan istilah yang mengingatkan pada luka masa lalu dan masa penjajahan sangatlah menyinggung," tegasnya, dilansir The Economic Times.
2. Pembekuan program izin tinggal permanen untuk 8 perusahaan teknologi oleh AS
Departemen Tenaga Kerja AS menghentikan sementara keikutsertaan delapan perusahaan teknologi besar dalam program sertifikasi izin tinggal tetap sejak Kamis (8/10/2026). Kebijakan ini berdampak pada sejumlah perusahaan besar seperti Microsoft, Adobe, serta beberapa penyedia jasa teknologi asal India.
Pihak pengawas mencurigai adanya manipulasi pada informasi lowongan kerja agar pelamar lokal tersingkir. Pemerintah federal pun menggelar penyelidikan untuk mengusut penyalahgunaan visa yang merugikan pekerja lokal, dengan Wakil Presiden J.D. Vance menyebut Microsoft sebagai pelanggar paling berat.
Pihak Microsoft membantah telah mengesampingkan pekerja lokal dan menyatakan siap bekerja sama secara terbuka dengan pihak berwenang.
"Kami memberikan gaji tertinggi di industri teknologi, dan standar upah kami termasuk yang paling tinggi bagi para pekerja pemegang visa," jelas Juru Bicara Microsoft.
3. Desakan Gedung Putih agar industri teknologi memprioritaskan pekerja lokal
Gedung Putih meminta industri teknologi untuk mengutamakan warga negara sendiri dan berhenti mengganti tenaga kerja lokal dengan imigran. Langkah ini diambil guna melindungi para pencari kerja di dalam negeri serta mencegah penurunan standar upah.
Asosiasi industri perangkat lunak, Nasscom, menegaskan bahwa perpindahan tenaga ahli merupakan kebutuhan bisnis yang sah dan berbeda dari isu imigrasi, serta memastikan perusahaan-perusahaan tetap menaati hukum. Di sisi lain, Wakil Presiden J.D. Vance memperingatkan industri teknologi agar membela tenaga kerja dalam negeri.
"Berhentilah merugikan pekerja Amerika dan jangan lagi mendatangkan pekerja terikat untuk mengisi posisi yang bisa dikerjakan oleh warga kami," tegasnya.
