Ukraina Minta Warga di Luar Negeri Ikut Perang atau Bayar Pajak

Zelenskyy mengharapkan agar semua warga negara Ukraina berkontribusi pada negara di tengah peperangan. Ia menyebut tidak semua harus warga laki-laki berperan sebagai tentara yang berjuang di garis depan.  

"Kami melihat ada warga yang melarikan diri dari Ukraina secara ilegal. Orang ini, jika mereka masuk dalam usia mobilisasi, maka harus berada di Ukraina dan membantu Ukraina. Saya tidak mengatakan harus berada di garis depan, kami punya hukum untuk itu. Namun, ini terkait etika dan moral," terangnya, dikutip ERR.

Ia menambahkan bahwa saat ini dibutuhkan setidaknya 6 dari 8 uang dari pembayar pajak untuk mendanai seorang tentara di garis depan. Ia pun berharap seluruh warga dapat berkontribusi secara ekonomi dengan membayar pajak kepada negara. 

"Bahkan, jika Anda tidak ada di Ukraina dan tidak berada di garis depan, tapi Anda bekerja dan membayar pajak, Anda sudah berkontribusi. Anda ikut membantu pertahanan negara dan ini sangat dibutuhkan saat ini," sambungnya. 

Sementara itu, Zelenskyy mempertanyakan warga laki-laki yang kabur secara ilegal dan tidak membayar pajak kepada Ukraina. Namun, ia tidak meminta langsung kepada Estonia agar bersedia memulangkan warga Ukraina ke negaranya. 

Dilaporkan EFE, Estonia menjadi salah satu destinasi utama warga Ukraina untuk melarikan diri. Setidaknya terdapat 36 ribu warga Ukraina yang beremigrasi ke Estonia sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina. 

"Apabila kita ingin melindungi Ukraina dan Eropa, kami harus berpikir apakah kita harus membantu Ukraina atau tidak. Apakah warga harus berada di medan perang atau bekerja dan membayar pajak. Jika tidak, maka tidak ada uang untuk mendukung Ukraina dalam mempertahankan negaranya," terangnya. 

Dalam kesempatan itu, Zelenskyy berterima kasih kepada pemerintah dan warga Estonia yang membantu negaranya sejak awal agresi militer Rusia. Ia pun menyebut Estonia sebagai contoh negara yang tidak ragu untuk membantu Ukraina. 

Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, sudah menyiapkan versi baru proposal Undang-Undang (UU) yang mengatur mobilisasi dan akan menyerahkannya ke pemerintah untuk disetujui. 

"Hukum baru mobilisasi dibutuhkan sesegera mungkin untuk melindungi negara dan pasukan di garis depan. Saat ini, mobilisasi, pendaftaran militer, dan rotasi sangat dibutuhkan untuk negara, yang saat ini justru dipolitisasi dan terhambat. Ini tidak dapat diterima di tengah peperangan," ungkap Umerov, dikutip The Kyiv Independent.

"Tentara kita membutuhkan rotasi dan liburan. Tentara kita membutuhkan kesempatan untuk istirahat. Tentara kita memiliki hak untuk mengetahui apa yang telah menunggu mereka dan tahu rencana hidup mereka dalam beberapa tahun ke depan," tambahnya. 

Sebelumnya, Parlemen Ukraina sudah mengembalikan draf mobilisasi dan wajib militer yang dicetuskan oleh Kemhan. Mereka meminta adanya revisi terkait dengan pembatasan hak bagi orang yang melarikan diri dari wajib militer.