Veto AS soal Palestina di PBB, Rusia: Tidak Masuk Akal!

24 Apr 2024, 15:05 WIB

Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Veronika Novoseltseva. (IDN Times/Sonya Michaella)

Jakarta, IDN Times - Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia Veronika Novoseltseva menegaskan negaranya tetap pada posisi membela dan mendukung kemerdekaan Palestina, sama seperti posisi Indonesia selama ini.

Rusia juga menjadi salah satu dari sekian negara yang mendukung keanggotaan tetap Palestina di PBB, yang akhirnya gagal tercapai karena diveto oleh Amerika Serikat (AS) pekan lalu.

“Rusia tetap dan akan terus mendukung two state solution untuk Palestina. Saat pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB kemarin, Rusia juga mendorong semua negara untuk mendukung keanggotaan tetap Palestina di PBB,” kata Novoseltseva, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (24/4/2024).

1. Alasan veto tidak jelas

Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Veronika Novoseltseva. (IDN Times/Sonya Michaella)

Menurut Novoseltseva, alasan AS mengeluarkan veto tersebut sangat tidak jelas, tidak masuk akal dan tidak bisa diterima.

“Veto ini tidak jelas. Tidak bisa diterima. Rusia tetap bersama Palestina, seperti negara-negara Arab dan Indonesia juga,” ungkap dia.

2. DK PBB gagal capai resolusi anggota tetap Palestina

Suasana pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB. (dok. X @UN)

Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi soal keanggotaan tetap Palestina di PBB. Pemungutan suara di DK PBB yang digelar pekan lalu, diveto lagi oleh AS.

Untuk mencapai resolusi ini, setidaknya 9 suara dibutuhkan dan tidak ada veto dari negara Anggota Tetap DK PBB yaitu AS, China, Prancis, Rusia atau Inggris.

Di dalam pemungutan suara ini, 12 negara mendukung, dua negara abstain yaitu Inggris dan Swiss serta satu negara menolak yaitu AS.

3. AS mendukung two state solution

Papan nama negara Palestina di PBB. (dok. UN News)

Sementara itu, Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood menegaskan bahwa AS mendukung solusi dua negara atau two state solution. Pemungutan suara di PBB ini seharusnya tidak terjadi.

“Soal Negara Palestina harusnya dirundingkan langsung antarpihak. Bukan pemungutan suara,” kata Wood.

Palestina saat ini berstatus negara pengamat non-anggota, yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada 2012 lalu. Namun, permintaan Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB ini harus disetujui DK PBB dan kemudian setidaknya harus disetujui oleh dua pertiga dari anggota Majelis Umum PBB.