Rencana ini sempat diminta untuk ditinjau ulang oleh 34 anggota parlemen dan Mahkamah Agung Rakyat karena dikhawatirkan melemahkan efek jera. Menteri Keamanan Publik Vietnam, Jenderal Luong Tam Quang, membela kebijakan tersebut dengan menyebut sebagian pengedar dibujuk, ditipu, atau dipaksa masuk ke jaringan kejahatan.
"Mereka masih dapat dibina, dididik, dan diberi kesempatan menebus kesalahan atas perbuatannya. Jadi, mereka tidak perlu dijatuhi hukuman mati," kata Luong Tam Quang, dilansir The Independent.
Pemerintah menilai, tidak ada bukti kuat bahwa eksekusi lebih efektif menekan peredaran narkoba daripada penjara seumur hidup. Efek jera dinilai berasal dari penyidikan cepat, pembongkaran jaringan, penangkapan bandar utama, dan penyitaan aset, sedangkan produksi narkoba tetap diancam hukuman mati karena memerlukan persiapan terencana. Selain itu, ancaman hukuman mati membuat negara asing kerap menolak permintaan pemulangan buronan Vietnam.
"Penyempitan aturan ini menjalankan kebijakan Partai dan sejalan dengan hukum modern. Langkah ini juga memperkuat posisi Vietnam dalam kerja sama peradilan, pemulangan buronan, serta bantuan hukum antarnegara," kata Kementerian Keamanan Publik Vietnam.