Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Bendera Vietnam (unsplash.com/Sam Williams)
  • Majelis Nasional Vietnam menghapus hukuman mati untuk perdagangan narkotika dan lima kejahatan lain, menyisakan empat kejahatan: pengkhianatan negara, pembunuhan, terorisme, serta produksi narkotika ilegal.
  • Hukuman maksimal enam kejahatan tersebut berubah menjadi penjara seumur hidup; aturan berlaku mulai 3 Desember 2026 dan diterapkan penuh pada 1 Maret 2027, termasuk perubahan vonis lama.
  • Pemerintah menilai penjara seumur hidup tidak kalah efektif menekan narkoba dan mendukung kerja sama pemulangan buronan, sementara organisasi HAM menuntut penghentian eksekusi serta keterbukaan data.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
1985

Vietnam memulai pemangkasan jumlah kejahatan yang diancam hukuman mati, dari 44 kejahatan.

Agustus 2013

Vietnam mulai menggunakan metode suntik mati untuk eksekusi.

akhir 2023

Amnesty International memperkirakan lebih dari 1.200 orang menunggu eksekusi di Vietnam.

sepanjang 2025

Amnesty International mencatat sedikitnya 138 vonis mati, termasuk 100 perkara terkait narkotika.

Juni 2025

Jumlah kejahatan yang diancam hukuman mati telah dipangkas menjadi 10.

Januari hingga September 2026

Data pemerintah mencatat 17.633 perkara narkoba di Vietnam.

20 November 2026

Majelis Nasional Vietnam mengesahkan revisi KUHP yang menghapus hukuman mati bagi perdagangan narkotika dan lima kejahatan lain. Hukuman maksimal untuk enam kejahatan tersebut diganti menjadi penjara seumur hidup.

3 Desember 2026

Aturan pelaksanaan revisi KUHP mulai berlaku.

1 Maret 2027

Seluruh ketentuan baru diterapkan penuh, termasuk penghentian vonis mati untuk enam kejahatan yang dihapuskan.

kini

Hukuman mati di Vietnam hanya berlaku untuk pengkhianatan negara, pembunuhan, terorisme, dan produksi narkotika ilegal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Vietnam menghapus hukuman mati untuk perdagangan narkotika ilegal dan lima kejahatan lain melalui revisi KUHP, dengan hukuman maksimal diganti menjadi penjara seumur hidup.
  • Who?
    Majelis Nasional Vietnam menyetujui revisi tersebut; pemerintah Vietnam, pengadilan, Ketua Mahkamah Agung Rakyat Vietnam, serta terdakwa enam kategori kejahatan terdampak aturan baru.
  • Where?
    Keputusan diambil dalam sidang Majelis Nasional Vietnam dan berlaku di wilayah Vietnam.
  • When?
    Revisi disahkan Jumat, 20 November 2026. Aturan pelaksanaannya berlaku 3 Desember 2026, sementara ketentuan baru diterapkan penuh pada 1 Maret 2027.
  • Why?
    Pemerintah menilai belum ada bukti kuat eksekusi lebih efektif daripada penjara seumur hidup dalam menekan narkoba, serta ingin memperkuat kerja sama pemulangan buronan dan bantuan hukum antarnegara.
  • How?
    Sebanyak 463 dari 472 anggota parlemen menyetujui revisi. Pengadilan menghentikan vonis mati untuk enam kejahatan, sedangkan vonis lama yang belum dieksekusi diubah menjadi penjara seumur hidup.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Vietnam menghapus hukuman mati untuk enam kejahatan, termasuk jual beli narkoba. Banyak anggota parlemen setuju. Mulai Desember 2026, hukuman paling berat untuk enam kejahatan itu jadi penjara seumur hidup. Hukuman mati sekarang hanya untuk empat kejahatan, seperti pembunuhan, terorisme, pengkhianatan negara, dan membuat narkoba ilegal.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Revisi KUHP Vietnam mempersempit penerapan hukuman mati secara signifikan sambil tetap mempertahankan hukuman berat bagi pelanggaran serius. Perubahan ini membuka ruang pembinaan dan penebusan kesalahan bagi sebagian pelaku yang direkrut melalui paksaan atau tipu daya, sekaligus mendorong fokus penegakan hukum pada pembongkaran jaringan, penangkapan bandar, dan penyitaan aset.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Majelis Nasional Vietnam resmi menghapus hukuman mati untuk perdagangan narkotika ilegal dan lima kejahatan lainnya pada Jumat (20/11/2026). Melalui perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, hukuman mati kini hanya berlaku bagi empat jenis kejahatan.

Pemerintah mengganti hukuman maksimal untuk enam kejahatan tersebut menjadi penjara seumur hidup. Aturan pelaksanaannya mulai berlaku pada 3 Desember 2026, sedangkan seluruh ketentuan baru diterapkan secara penuh pada 1 Maret 2027.

1. Parlemen memangkas daftar kejahatan dengan ancaman hukuman mati

Dalam sidang pada Jumat sore, 463 dari 472 anggota parlemen menyetujui revisi KUHP tersebut. Empat kejahatan yang masih diancam hukuman mati adalah pengkhianatan negara, pembunuhan, terorisme, dan produksi narkotika ilegal.

Sementara itu, enam kejahatan yang dihapus dari ancaman hukuman mati mencakup perdagangan narkotika, pemerkosaan anak di bawah usia 16 tahun, pemberontakan, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, serta terorisme terhadap pemerintah yang digabungkan ke dalam pasal terorisme umum. Namun, pelaku pemerkosaan anak yang menewaskan korban tetap dapat dijatuhi hukuman mati melalui dakwaan pembunuhan.

Sejak aturan ini disahkan, pengadilan menghentikan penjatuhan vonis mati untuk enam kejahatan tersebut, termasuk perkara lama yang disidangkan setelah Maret 2027. Vonis mati sebelumnya yang belum dijalankan akan diubah menjadi penjara seumur hidup oleh Ketua Mahkamah Agung Rakyat Vietnam.

Selain itu, hakim dapat menjatuhkan hukuman di bawah batas terendah jika terdakwa mengaku bersalah, membantu penyidik, dan berupaya mengganti kerugian.

2. Alasan pemerintah menghapus hukuman mati bagi pengedar narkoba

Rencana ini sempat diminta untuk ditinjau ulang oleh 34 anggota parlemen dan Mahkamah Agung Rakyat karena dikhawatirkan melemahkan efek jera. Menteri Keamanan Publik Vietnam, Jenderal Luong Tam Quang, membela kebijakan tersebut dengan menyebut sebagian pengedar dibujuk, ditipu, atau dipaksa masuk ke jaringan kejahatan.

"Mereka masih dapat dibina, dididik, dan diberi kesempatan menebus kesalahan atas perbuatannya. Jadi, mereka tidak perlu dijatuhi hukuman mati," kata Luong Tam Quang, dilansir The Independent.

Pemerintah menilai, tidak ada bukti kuat bahwa eksekusi lebih efektif menekan peredaran narkoba daripada penjara seumur hidup. Efek jera dinilai berasal dari penyidikan cepat, pembongkaran jaringan, penangkapan bandar utama, dan penyitaan aset, sedangkan produksi narkoba tetap diancam hukuman mati karena memerlukan persiapan terencana. Selain itu, ancaman hukuman mati membuat negara asing kerap menolak permintaan pemulangan buronan Vietnam.

"Penyempitan aturan ini menjalankan kebijakan Partai dan sejalan dengan hukum modern. Langkah ini juga memperkuat posisi Vietnam dalam kerja sama peradilan, pemulangan buronan, serta bantuan hukum antarnegara," kata Kementerian Keamanan Publik Vietnam.

3. Catatan eksekusi Vietnam dalam sorotan organisasi hak asasi manusia

Vietnam menggunakan metode suntik mati sejak Agustus 2013, tetapi merahasiakan data eksekusinya. Amnesty International memperkirakan lebih dari 1.200 orang menunggu eksekusi pada akhir 2023 dan mencatat sedikitnya 138 vonis mati sepanjang 2025, dengan 100 kasus di antaranya terkait narkotika. Data pemerintah juga menunjukkan perkara narkoba tetap tinggi, mencapai 17.633 kasus sepanjang Januari hingga September 2026.

Langkah ini melanjutkan pemangkasan sejak 1985, dari 44 kejahatan dengan ancaman hukuman mati menjadi 10 kejahatan pada Juni 2025.

"Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam memimpin gelombang baru perubahan karena terus mempersempit penerapan hukuman mati. Jika arah ini berlanjut, jumlah orang yang divonis mati atau menunggu eksekusi akan turun tajam," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Malaysia, Joshua Ericsson.

Pegiat hak asasi manusia tetap mendesak penghentian eksekusi dan keterbukaan data. Selain itu, Human Rights Watch menyoroti pasal lain dalam revisi KUHP tersebut yang memperberat hukuman bagi perkara tertentu terhadap negara.

"Undang-undang pidana Vietnam perlu diubah agar lebih melindungi hak warga. Aturan tersebut tidak seharusnya memudahkan penyalahgunaan wewenang yang lebih besar oleh polisi," kata Direktur Asia Human Rights Watch, Elaine Pearson.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More