Zakir Naik Diinterogasi Selama 10 Jam oleh Polisi Malaysia

Seperti dilaporkan New Straits Times, Zakir meninggalkan markas kepolisian nasional yang berlokasi di Bukit Aman pada Selasa pukul 01.30 dini hari (20/8). Pemeriksaan ini sendiri sudah yang kedua kalinya bagi Zakir. 

Ia dijerat pasal mengenai kesengajaan melontarkan hinaan dengan tujuan memprovokasi terjadinya perpecahan. Zakir memang memegang paspor India, tapi ia juga berstatus sebagai warga negara permanen di Malaysia.

Di negara asalnya, ia menjadi buron pihak berwajib atas tuduhan pencucian uang serta ujaran kebencian. Aktivitas Zakir pun baru-baru ini membuat Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, buka suara.

Mahathir menilai "cukup jelas" bahwa Zakir ingin berpartisipasi dalam politik rasial sehingga sudah melampaui batas. "Dia sedang mengaduk-aduk perasaan soal ras. Polisi harus menyelidiki apakah itu menyebabkan ketegangan, yang tentu saja, iya," ucapnya.

"Apa saja aksi yang kami ambil akan tergantung kepada aturan hukum karena pemerintah ini menghormati hukum," tambahnya.

Mahathir juga menegaskan bahwa walau Zakir punya status kewarganegaraan permanen, tapi ia tidak boleh terlibat dalam politik. "Anda boleh berceramah [soal agama]. Akan tetapi, ia tidak sedang melakukan itu," kata Mahathir.

Zakir, buron kepolisian India karena diduga melakukan pencucian uang serta ujaran kebencian, menyampaikan ceramah yang menyinggung soal kabar deportasinya dari Malaysia. Menurutnya, warga Tionghoa di Malaysia sebaiknya "kembali" ke Tiongkok lebih dulu karena mereka adalah "tamu lama".

Ia juga mengatakan warga Hindu di Malaysia lebih punya hak dibandingkan Muslim di India. Kemudian, Zakir menuding penganut Hindu di Malaysia lebih loyal kepada Perdana Menteri Narendra Modi dibandingkan Mahathir.

"Dia bicara soal orang Tionghoa sebaiknya kembali ke Tiongkok dan warga India kembali ke India. Saya tak pernah mengatakan itu, tapi dia melakukannya. Ini namanya politik." Berbagai kecaman muncul usai Zakir menyampaikan ceramahnya di Kota Baru, Malaysia, pada Kamis lalu (15/8).

Dengan kontroversi yang diciptakannya, pemerintah menegaskan Zakir tidak boleh lagi memberi ceramah di tujuh negara bagian. Pada Senin (19/8), Ketua Menteri Malaka, Adly Zahari, mengatakan kepada The Star Online bahwa Zakir tak punya izin berceramah di sana.

Menurut Adly, pemerintah Malaka memutuskan warga India itu tidak diizinkan untuk berceramah karena khawatir terhadap adanya kerenggangan hubungan antar ras yang disebabkan oleh isi ceramahnya. 

Selain Malaka, ada Johor, Penang, Kedah, Selangor, Perlis dan Serawak yang bersikap sama. Menurut departemen agama di Johor (JAIJ), pihaknya tak pernah mengizinkan Zakir melakukan ceramah di sana.

"Setiap penceramah keagamaan wajib mendapatkan persetujuan dari JAIJ sebelum mereka diperbolehkan berceramah. Ini untuk memastikan bahwa penceramah tidak mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan akidah," kata direktur departemen, Datuk Md Rofiki A. Shamsudin.

Otoritas Malaysia akhirnya memutuskan bahwa Zakir bukan hanya tak boleh memberi ceramah di tujuh negara bagian, melainkan di seluruh kawasan Malaysia. Dikutip dari MalayMail, polisi mengatakan alasannya adalah demi menjaga keamanan nasional.

"Ya, perintah seperti itu telah diberikan kepada seluruh anggota kepolisian, dan ini dilakukan demi keamanan nasional dan menjaga keharmonisan rasial," kata kepolisian pada Senin malam (19/8).