[OPINI] Pro Kontra Reklamasi Teluk Jakarta: Lanjut atau Tidak?

“Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melanjutkan reklamasi di Pantai Utara Jakarta,” ujar Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, 13 September 2016, dikutip dari sains.kompas.com

Kisruh mega proyek reklamasi Teluk Jakarta masih menjadi topik hangat untuk diperbincangkan sampai saat ini. Pasalnya, pro dan kontra seketika berdentum saat mega proyek tersebut berjalan. Dua kubu pun saling ngotot. Kubu yang pro dibekingi oleh Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat (Presiden). Sedangkan kubu yang kontra dibekingi oleh LSM sekelas Greenpeace Indonesia, Komisi IV DPR RI hingga Menteri Susi Pudjiastuti.

Kisruh proyek reklamasi Teluk Jakarta pun disulap jadi senjata (Politik) ampuh bagi para Calon Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu selama masa kampanye untuk mendapatkan dukungan publik. Dan entah kebetulan atau bukan, dua kubu paslon saling berseberangan mengenai reklamasi Teluk Jakarta.

Bekas Paslon nomor urut dua, Basuki Tjahya Purnama dan Djarot pun sempat menunjukkan dukungannya terkait reklamasi Teluk Jakarta pada saat debat terbuka. Sementara bekas Paslon nomor urut tiga sekaligus Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anis Baswedan dan Sandiaga Uno memilih menempatkan diri sebagai kubu yang tak mendukung reklamasi tersebut.

Angin segar sempat condong mengarah kepada kubu kontra reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, pada 16 Maret lalu Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) memutuskan mencabut izin reklamasi 3 pulau sekaligus di Teluk Jakarta, yakni Pulau K, F, dan I. Keputusan diambil setelah majelis hakim menilai bahwa reklamasi yang dilakukan dapat merusak ekosistem sumber daya perairan sekitar pulau.

Sebelumnya, sidang yang sama pernah terjadi pada November 2015 silam. Kala itu Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggugat terkait Surat Keputusan (SK) Pemberian Izin reklamasi Pulau G oleh Gubernur DKI Jakarta di PTUN. Hasilnya pun dimenangkan oleh penggungat. Reklamasi Pulau G yang iklannya sudah santer bermunculan di mana-mana harus dihentikan sementara.

Mendapati dua hasil keputusan tersebut kubu Paslon 3 pun dapat sesumbar. Berlokasi di acara deklarasi Aktivias Angkatan 66 di Cikini, Jakarta Pusat, 23 Maret lalu, Anies menyinggung soal satu program unggulannya mengenai DP rumah 0% dengan program reklamasi Teluk Jakarta tersebut.

“Kita ingin masyarakat merasakan, kita dikritik. Katanya melanggar aturan. Terus saya bilang, kenapa kalau reklamasi melanggar aturan malah dibiarkan. Penggusuran melanggar aturan malah dibiarkan? Buktinya di PTUN kalah semua mereka,” tukasnya malam itu, dikutip dari news.okezone.com.

Namun kemenangan nelayan dan nasib reklamasi Teluk Jakarta berhenti sampai di situ. Pasalnya, kubu yang pro reklamasi Teluk Jakarta masih berupaya meyakinkan warga Jakarta, terutama yang tinggal di sekitaran Teluk Jakarta soal efek positif masa depan reklamasi Teluk Jakarta yang dapat dirasakan.

Satu di antaranya dengan terbukanya lapangan pekerjaan nanti. Dan hal itu bukan tak berhasil. Berdasarkan salah satu sumber berita bahkan menyebutkan bahwa ada sekelompok nelayan yang pro terhadap reklamasi tersebut.

Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jakarta Utara, Haji Syarifuddin Baso, bahkan mengatakan bahwa tak mempedulikan urusan reklamasi selama urusan perutnya tak bermasalah. “Kami sekarang perlu kepastian bahwa mata pencaharian dan hidup kami tetap terjamin. Kami tidak ingin masalah reklamasi ini digunakan untuk kepentingan orang-orang dan kelompok luar Muara Angke,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, 26 Oktober 2016 lalu, dikutip dari antaranews.com.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Haji Khafifudin. Ia pun beranggapan dampak reklamasi Teluk Jakarta justru akan menyejahterakan warga Muara Angke. Pasalnya, menurut dia sudah banyak anak nelayan yang beralih pekerjaan menjadi karyawan di pertokoan dan mal di sekitar Pluit.

“Kami berharap akan ada lebih banyak peluang kerja baru bagi warga di Muara Angke ini. Saya ingin anak-anak kami bisa hidup lebih baik,” ujarnya.

Reklamasi memang tak sepenuhnya berdampak buruk. Bahkan dapat berdampak baik bagi perekonomian sebuah negara. Contohnya adalah Florida, negara bagian Amerika Serikat ini punya ketergantungan ekonomi di sektor pariwisata pantainya.

Reklamasi pun bukan jadi hal kontroversi di sana demi memperbaiki kualitas pariwisatanya. Alhasil, setelah reklamasi jumlah turis di Miami pun meningkat pesat, yang semula 8 juta turis (1978) menjadi 21 juta turis (1983).

Namun kendati demikian, reklamasi bukan satu-satunya solusi untuk memperbaiki perekonomian sebuah negara. Juga bukan satu-satunya cara menyelamatkan Jakarta dari ancaman tenggelam. Sebab perlu dipertimbangkan juga bagaimana dampak buruk terhadap lingkungan hidup terlampau besar.

Apalagi bila ternyata reklamasi tersebut tak banyak membantu meningkatkan perekonomian dan tak mampu menyelamatkan Jakarta dari ketenggelaman. Telah mengorbankan banyak hal di banyak lini hanya akan jadi sia-sia.

Masa depan reklamasi Teluk Jakarta pun masih gamang. Apalagi saat ini tak sedikit warga Jakarta yang menanti janji Gubernur terpilih Anies Baswedan untuk menghentikan reklamasi tersebut sesuai janji kampanyenya. Namun langkahnya jelas tak mudah. Apalagi Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kementerian ESDM pernah mengatakan bahwa Pemerintah akan tetap melanjutkan proyek reklamasi tersebut.

Lalu, langkah apa yang lebih baik untuk masa depan Jakarta? Melanjutkan reklamasi atau menghentikannya?