PSBB Jakarta, Boleh Mudik, Gak Boleh Mudik, Boleh Asal…

Jakarta, IDN Times – Hari ini, saya kontak Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Saya kirim sebuah artikel yang judulnya, “Pemerintah: Mudik Hanya Bisa untuk yang Kehilangan Pekerjaan”. Di dalamnya dituliskan kutipan Doni dari jumpa pers di Jakarta pada hari Kamis (16/4).

“Mudik hanya bisa dilakukan bagi orang yang kehilangan pekerjaan sepenuhnya,” kata Doni, sebagaimana dimuat CNN Indonesia.

Di situ dituliskan pula bahwa mudik hanya boleh bagi warga yang kehilangan pekerjaan.  Sementara bagi ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN-BUMD, dan orang-orang yang memiliki pendapatan bulanan dilarang mudik.

Saya mengontak Doni karena pesan yang disampaikan menimbulkan kebingungan, ketidakpastian sikap pemerintah. Boleh atau tidak boleh? Mudik atau gak, nih? Namanya orang, diberi kelonggaran sedemikian pasti akan berbondong-bondong, kan?

Ini jawaban Doni yang disampaikan lewat pesan WhatsApp.

Satu, Gubernur (daerah) asal perantau membiayai warganya agar tetap tidak pulang selama tiga bulan. Dua, yang tidak dapat biaya hidup pulang kampung, karena tidak bisa bertahan hidup di kota besar. Tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, gizi tidak cukup, berpotensi kena COVID-19 karena daya imunitasnya rendah. 

“Pulangnya pun harus koordinasi dengan kepala desa. Ada 53 ribu desa menolak mudik,  Mereka pulang kampung dengan protokol kesehatan, yaitu 14 hari karantina,” kata Doni.

Menurut dia, setelah pandemik virus corona ini reda, clear, mereka yang mudik ini akan diarahkan untuk bekerja di pertanian, peternakan, perikanan, dan program padat karya lainnya.

“Ini untuk persiapan krisis pangan, sesuai prediksi FAO,” ujar Doni.

Dalam laporan yang dirilis FAO, Badan Pangan Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dampak dari pandemik COVID-19 terhadap rantai pasok makanan menjadi bahasan serius. Salah satu masalah yang muncul dari pembatasan pergerakan antar-negara dan antar-wilayah adalah kelancaran pasokan bahan pangan terutama untuk wilayah yang rawan krisis pangan.

FAO merekomendasikan stabilisasi pendapatan dan akses ke pangan, sebagaimana memastikan kebutuhan hidup dan bantuan pangan bagi populasi yang paling rawan kekurangan pangan. Dana yang disiapkan adalah $60 juta.

FAO juga mengingatkan agar ada keberlanjutan pasokan pangan bagi populasi yang rentan itu, termasuk di antaranya kawasan pedesaan dan kawasan pinggiran kota. Melalui dukungan pasar lokal untuk pangan dan sistem rantai pasok, fokus ke petani pemilik lahan kecil dan pekerja di sektor pangan, sebagaimana juga di area pemasok pangan bagi perkotaan, dananya akan disediakan senilai $30 juta.

Mengingat pandemik COVID-19 ini dampak sosial dan ekonominya diperkirakan sampai akhir 2020, maka ada nuansa pemerintah ingin menahan para pemudik yang kehilangan pekerjaan di Jakarta untuk tetap tinggal di desanya dan masuk dalam program ketahanan pangan untuk hadapi krisis itu.

Guna menahan keinginan warga yang merantau di Jakarta untuk mudik, Kementerian Sosial menyiapkan bantuan sosial untuk 3,7 juta pekerja sektor informal, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Dengan program bansos tersebut, diharapkan dapat menahan keinginan masyarakat untuk mudik," ujar Menteri Sosial Juliari P. Batubara dalam siaran tertulis, Rabu (1/4).

Pemprov juga membagikan paket makanan ke warga miskin. Ketua II Gugus Tugas Pemprov DKI Jakarta, Catur Laswanto, mengatakan bahwa ada 78.754 paket bantuan sosial COVID-19 yang dibagikan di 18 kelurahan di Jakarta Utara, Timur, dan Kepulauan Seribu.

Bantuan berupa paket bahan pangan pokok, yakni 1 karung beras 5 kg, 2 kaleng sarden kecil, 1 pouch minyak goreng 0,9 liter, 2 bungkus biskuit, 2 lembar masker kain, dan 2 batang sabun mandi. Tidak ada pemberian berupa uang tunai.

"Nantinya menyesuaikan kondisi PSBB ke depan. Sementara ini, Pemprov merencanakan akan melakukan pengiriman sebanyak empat kali. (Bansos) itu dari anggaran BTT dengan nilai paket sebesar Rp149.500. Sehingga kalau dikalikan 4, jumlah yang diterima warga menjadi Rp598.000," katanya.

Tapi, seperti yang disampaikan penggiat Jaringan Rakyat Miskin Kota, Gugun Muhammad, yang diperlukan warga miskin, mau pun pekerja yang kehilangan sumber nafkah bukan cuma makanan. 

“Mereka harus bayar kontrakan, kebutuhan lain selain makanan,” kata Gugun, saat saya kunjungi di tempat tinggalnya di Kampung Tongkol, Jakarta Utara, pekan lalu.

Ini analoginya sama dengan kritik terhadap program Kartu Prakerja. Yang dibutuhkan pekerja yang alami pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini adalah biaya hidup, termasuk untuk makan, tempat tinggal, dan uang pulsa. Kalau pelatihan kan banyak yang bisa diakses secara digital. Gratis.

Hari ini Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin, mengatakan pemerintah segera memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Jabodetabek yang terdampak pandemik virus  corona. 

Untuk Jakarta, jumlahnya 1,3 juta warga dan akan disalurkan dua kali mulai bulan April. Distribusi akan dilakukan lewat ojek daring. Kita tahu aplikator ojek daring ada dua, yaitu Gojek dan Grab.

Jadi, selain soal mengurangi jumlah kerumunan di transportasi publik, memastikan bahwa perusahaan menjalankan kerja dari rumah (work from home), pekerjaan rumah bagi DKI Jakarta adalah memastikan bantuan sosial menyentuh semua kalangan di ibu kota, tanpa kecuali termasuk kelompok penyandang disabilitas.

 

Jakarta sudah menjalani delapan hari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Jumlah pasien positif COVID-19 per hari ini Jumat (17/4) di Jakarta ada 2.819 orang, naik 149 orang dibanding sehari sebelumnya. Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengumumkan bahwa jumlah yang meninggal menjadi 248 orang.

“Yang sembuh 204 orang, 1.725 pasien dirawat di rumah sakit, dan 643 pasien jalani isolasi mandiri,” kata Ani, sebagaimana disiarkan di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta.  Sebanyak 882 masih menunggu hasil laboratorium.

Saya bertanya kepada Doni Monardo bagaimana efektivitas dari PSBB Jakarta kalau masih ada 200-an perusahaan beroperasi dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian? 

“Yang penting tetap prioritaskan protokol kesehatan,” kata Doni.

Ada baiknya 200 perusahaan itu diumumkan nama dan bidang usahanya, agar publik bisa mengecek apakah mereka layak untuk dikecualikan dari PSBB Jakarta.

Baca Juga: Langgar Aturan PSBB, 23 Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara

Baca Juga: Kemensos: 1,3 Juta Keluarga di Jakarta Akan Dapat Bansos dari Presiden

Baca Juga: [LINIMASA-2] Perkembangan Terkini Wabah Virus Corona di Indonesia