Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Belajar Good Governance dari Kesuksesan Timnas Maroko

Belajar Good Governance dari Kesuksesan Timnas Maroko
Ayyoub Bouaddi (Maroko) dan Vinicius Junior (Brasil) dalam laga Grup C Piala Dunia 2026 di New York/New Jersey Stadium di East Rutherford pada 13 Juni 2026. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Intinya Sih
  • Kesuksesan Timnas Maroko berakar dari reformasi kelembagaan FRMF yang menerapkan audit independen, digitalisasi data bakat, dan efisiensi ala sektor privat untuk menciptakan tata kelola sepak bola transparan dan profesional.
  • Pendekatan jemput bola terhadap pemain diaspora membuat Maroko unggul dalam membangun loyalitas sejak dini, dengan unit pemandu bakat aktif di Eropa yang melibatkan keluarga sebagai mitra strategis.
  • Kolaborasi lintas kementerian, dukungan Raja Mohammed VI, serta pembangunan Akademi Sepak Bola Mohammed VI memperkuat sinergi antara pendidikan, olahraga, dan identitas budaya bagi talenta lokal maupun diaspora.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Share Article

Jauh sebelum bola bergulir di lapangan hijau Amerika Utara, fondasi kejayaan tim nasional sepak bola Maroko sejatinya telah ditanam puluhan tahun silam melintasi Laut Mediterania. Sejarah mencatat bahwa pada dekade 1960-an, Eropa Barat yang sedang membangun kembali kapasitas ekonominya pasca-Perang Dunia II sangat membutuhkan pasokan tenaga kerja industri.

Kondisi geopolitik dan ekonomi ini melahirkan gelombang migrasi masif melalui kesepakatan rekrutmen pekerja kontrak (guest workers) antara pemerintah Maroko dengan sejumlah negara Eropa. Tercatat, perjanjian kerja sama bilateral resmi ditandatangani dengan Jerman Barat dan Prancis pada tahun 1963, disusul oleh Belgia pada 1964, serta Belanda pada 1969.

Menurut data historis dari Migration Policy Institute, program ini memicu lonjakan demografis eksponensial. Populasi warga Maroko di Eropa melesat sepuluh kali lipat dari 30.000 menjadi 300.000 jiwa hanya dalam kurun 1965–1972. Meski awalnya dirancang sebagai program migrasi sementara, mayoritas pekerja memilih menetap, melakukan penyatuan keluarga (family reunification), dan berakar di Eropa. Memasuki dekade 2010-an, populasi keturunan Maroko di benua biru tercatat menyentuh 3,1 juta jiwa.

Siapa sangka, generasi kedua dan ketiga dari para pekerja pabrik serta tambang inilah yang kini berevolusi menjadi talenta kelas dunia. Setelah berhasil menduduki posisi ke-4 pada ajang Piala Dunia 2022 dan menjuarai Piala Afrika 2026, euforia pun meledak ketika wasit meniup peluit panjang pada 5 Juli 2026. Kemenangan 3-0 atas Kanada menyegel tiket bersejarah Maroko menuju babak perempat final (8 besar) Piala Dunia 2026.

Namun, di balik kedigdayaan skuad Singa Atlas, tersimpan fakta demografis mencolok. Dari 26 pemain, 19 di antaranya adalah talenta diaspora yang lahir di luar negeri. Ini bukan sekadar keajaiban sepak bola, tetapi pelajaran tentang pentingnya best practice tata kelola negara (good governance). Lantas, apa pelajaran yang bisa dipetik dari kesuksesan Timnas Maroko hingga saat ini?

1. Reformasi kelembagaan yang mengubah sepak bola menjadi 'proyek negara'

Kebijakan publik yang efektif mustahil lahir dari birokrasi kuno yang tidak transparan. Bertahun-tahun manajemen sepak bola Afrika kerap dikritik karena tata kelola yang karut-marut. Namun, Maroko mendobrak stigma ini di bawah kepemimpinan Presiden Federasi (FRMF), Fouzi Lekjaa.

Berdasarkan analisis Samar Al-Qasem (Middle East Online, 2026) dan Annual Strategic Report: 2016-2026 FRMF, Lekjaa melakukan reformasi birokrasi radikal. Bukti nyatanya, FRMF mewajibkan audit independen bagi seluruh klub liga lokal sebagai syarat pencairan subsidi, serta melakukan digitalisasi database pencarian bakat yang terintegrasi dengan kedutaan besar di Eropa. Ini adalah manifestasi nyata dari New Public Management (NPM). Efisiensi dan transparansi manajerial ala sektor privat sukses diadaptasi ke dalam lembaga publik ynag mengubah FRMF semula dari "panitia pertandingan dan manajemen tim nasional" menjadi lembaga eksekutor "proyek negara".

2. Administrasi anti-pasif dengan pendekatan jemput bola

Banyak negara berkembang masih terjebak pada administrasi pasif, hanya duduk diam menunggu warga negaranya yang sukses di luar negeri untuk pulang. Maroko menolak cara malas ini. Mereka membangun unit pemandu bakat yang bermarkas langsung di jantung Eropa dan merangkul pemain keturunan sejak usia 15 tahun. Riset dari Centre on Migration, Policy and Society Universitas Oxford (2026) membuktikan bahwa 54 persen pemain diaspora skuad Maroko secara inisiatif memilih tanah leluhurnya sejak awal karier, bukan sekadar menunggu ditolak oleh timnas Eropa. Birokrasi yang hadir melayani warganya sedini mungkin terbukti menciptakan loyalitas yang tak ternilai.

3. Dekolonisasi kebijakan menciptakan reverse flow migrasi

Strategi Maroko memiliki dimensi geopolitik mendalam. Jurnal akademik Communication and Sport (2025) menyebut taktik Maroko ini memiliki kekuatan dekolonial yang memicu reverse flow migration atau "migrasi arus balik". Secara historis, Eropa kerap bertindak bagaikan mesin ekstraktif yang mengisap human capital terbaik dari negara berkembang. Melalui rekrutmen sistematis, Maroko membalikkan arus tersebut. Mereka memanfaatkan biaya pembinaan gila-gilaan yang dikeluarkan Eropa untuk mendidik talenta mudanya, lalu menarik kembali keuntungan SDM tersebut ke tanah air.

4. Keseimbangan infrastruktur

Birokrasi yang hanya memuja talenta asing tanpa membangun SDM lokal akan memicu resistensi publik. Sadar akan jebakan ini, Raja Mohammed VI mengucurkan dana pribadi sekitar 15 juta dolar AS atau sekitar Rp240 miliar pada 2009 untuk membangun fasilitas kelas dunia. Program itu terwujud dalam proyek infrastruktur bernama Akademi Sepak Bola Mohammed VI.

​Nama-nama beken sudah lahir dari fasilitas ini. Sosok paling mentereng ada Youssef En-Nesyri yang jadi tumpuan Timnas Maroko di Piala Dunia 2022. Ada juga Azzedine Ounahi yang baru saja mencuri perhatian lewat dwigolnya ke gawang Kanada yang sekaligus memastikan langkah Timnas Maroko ke babak 8 besar Piala Dunia 2026.

Bahkan, tak hanya melahirkan bintang lokal, Akademi Sepak Bola Mohammed VI juga berfungsi sebagai Tamghrabit Capital, sebuah konsep sosial-kultural yang merujuk pada infrastruktur emosional, budaya, dan sipil yang menghubungkan diaspora Maroko dengan tanah air mereka. Fasilitas mentereng ini mencegah para pemain diaspora mengalami culture shock ketika pulang, sekaligus memastikan talenta lokal bisa digodok dengan standar Eropa di rumah sendiri.

5. Tata kelola kolaboratif yang menghancurkan ego sektoral demi visi bersama

Dalam kajian Administrasi Publik, masalah yang kompleks tidak akan pernah tuntas jika instansi pemerintah terjebak dalam ego sektoral (silo mentality). Maroko membuktikan bahwa kesuksesan mereka adalah buah nyata dari Collaborative Governance. Ini adalah sebuah orkestrasi di mana berbagai pemangku kepentingan, negara, swasta, dan masyarakat sipil meleburkan batasan institusional.

Di level makro, kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko (FRMF) tidak lepas dari sinergi lintas kementerian yang konkret. Merujuk pada laporan FRMF (2026), Presiden Fouzi Lekjaa tidak bekerja sendirian. Ia menginisiasi kolaborasi revolusioner antara FRMF, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Pendidikan Nasional Maroko untuk meluncurkan program Sport-Études (Olahraga dan Pendidikan).

Lewat kolaborasi ini, negara tidak lagi memaksa atlet muda memilih antara karier sepak bola atau ijazah sekolah. Kurikulum pendidikan formal diintegrasikan langsung dengan jadwal akademi elite. Lebih jauh, pembangunan fasilitas lapangan di berbagai pelosok Maroko tidak hanya dibebankan pada APBN pusat, melainkan menggunakan skema cost-sharing (berbagi biaya) yang melibatkan pemerintah kota madya dan sponsor swasta. Tentu saja, perlindungan politik dan finansial dari Istana lewat Raja Mohammed VI menjadi katalisator utama yang memastikan kolaborasi raksasa ini berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

Di level mikro, prinsip tata kelola kolaboratif ini diadaptasi secara brilian dalam rekrutmen pemain diaspora. FRMF menjadikan masyarakat sipil, dalam hal ini keluarga pemain, sebagai mitra strategis. Kajian sosiologis K. Diop (Africa Is a Country, 2026) membedah kisah rekrutmen bintang seperti Achraf Hakimi dan Brahim Diaz sebagai best practice kolaborasi kultural.

Alih-alih mengirim surat panggilan resmi yang kaku, perwakilan federasi terbang langsung ke Eropa untuk mendekati support system terdekat pemain. Dalam kisah Achraf Hakimi misalnya, pemandu bakat melibatkan langsung sang ibu yang mantan pekerja rumah tangga di Spanyol. Kepercayaan tercipta karena keluarga merasa dihormati oleh negara asalnya. Sang ibu jadi punya peran lebih penting dengan menjadi "agen negara" paling efektif yang mengunci nasionalisme putranya.

Kisah serupa juga terjadi pada Brahim Diaz. FRMF sukses meyakinkannya melalui dialog intim berbulan-bulan yang sangat nguwongke (memanusiakan manusia). Cara itu terbukti berhasil mengalahkan pendekatan birokrasi Spanyol yang dingin dan pasif. Inilah esensi tertinggi dari kolaborasi. Bentuk kebijakan negara tidak sekadar berupa dokumen di atas meja, tetapi hadir menyentuh sendi-sendi kehidupan warganya secara nyata.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share Article
Curated For You
Topics
Editorial Team
Kidung Swara Mardika
EditorKidung Swara Mardika

Related Articles

See More