Erick Jadi Menpora Baru, Haruskah Mundur Sebagai Ketum PSSI?

Jakarta, IDN Times - Erick Thohir resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) baru pada Rabu (17/9/2025). Seiring dengan hal ini, pertanyaan menyeruak. Haruskah dia mundur sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI?

Guru Besar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Djoko Pekik Irianto, menyebut bahwa tak ada larangan mengenai menteri rangkap jabatan jadi ketua federasi. Khusus PSSI, hal itu juga tak tercantum dalam statuta.

"Kalau dilihat dari regulasi, tidak ada aturan yang melarang ya, dari perundanngan pemerintah maupun statuta PSSI ya," ujar Djoko saat diwawancarai IDN Times.

Namun, Djoko mengingatkan memang ada konflik kepentingan yang berpotensi terjadi di antara Kemenpora dan PSSI. Apalagi, Kemenpora tidak cuma mengurusi sepak bola saja. Ada 70-an cabang olahraga yang harus diurus.

PSSI dan Kemenpora juga sudah pernah terlibat gesekan pada 2023 silam. Hal itu terjadi tatkala Menpora Zainudin Amali, terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Namun, akhirnya Amali memilih mundur.

"Yang perlu diperhatikan adalah conflict of interest-nya ya mas, karena kan kalau Menpora itu mengurusi semua cabang olahraga, namanya anggota KONI adda 70-an kan, gak cuma PSSI. Jadi, faktor etika saja ya," ujar Erick.

Berdasarkan penelusuran 'IDN Times', Statuta PSSI memang tidak mencantumkan larangan Ketum PSSI rangkap jabatan sebagai menteri. Dalam Pasal 44 sampai 47, tak ada aturan yang melarang hal tersebut.

Namun, pada Pasal 45, ada butir yang menyebut bahwa perubahan apapun terhadap batas masa jabatan Ketua Umum PSSI sebagaimana

dimaksud dalam pasal tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari FIFA.

Hal itu sesuai dengan ujaran dari Erick di Istana Negara selepas dilantik. Dia menyebut, perkara rangkap jabatan dirinya ini, semua nantinya tergantung pada FIFA.

"Itu (perkara rangkap jabatan Menpora dan Ketum PSSI) biar FIFA yang atur. Biar FIFA yang bersurat. Semua aturan dari mereka," ujar Erick Thohir.