Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

FFI Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI

3 min read
FFI Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI
Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kiri), ditemani Direktur Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) Rakhmadi A. Kusumo (tengah), dan Sekjen PSSI Yunus Nusi melakukan inspeksi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (7/9/2024). (Dok. PSSI)
  • FFI melaporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI terkait SK yang memakzulkan Michael Sianipar.

  • FFI menilai penunjukan Plt Ketua FFI melampaui kewenangan Statuta PSSI dan meminta investigasi atas dugaan konflik kepentingan.

  • Laporan tersebut ditembuskan kepada FIFA dan AFC untuk menguji kepatuhan prosedur serta batas kewenangan pejabat PSSI.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) atau Federasi Futsal Indonesia (FFI) melaporkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, serta Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, ke Komite Etik PSSI. Ini merupakan perlawanan atas Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang memakzulkan Michael Sianipar dari kursi Ketua Umum FFI.

SK tersebut dinilai bermasalah karena menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan sah hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024. Laporan ini pun turut ditembuskan secara resmi kepada FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

  1. 1. Penunjukan Plt dinilai melampaui kewenangan Statuta PSSI

    Exco PSSI, Vivin Cahyani. (IDN Times/Tino).
    Exco PSSI, Vivin Cahyani. (IDN Times/Tino).

    FFI menyoroti pencabutan mandat Ketua Umum FFI periode 2024-2028 yang diterbitkan tanpa merujuk pada pasal mana pun dalam Statuta PSSI Edisi 2025 maupun Kode Etik FIFA. Padahal, ada sejumlah pasal yang mengatur jika asosiasi anggota mengalami konflik semacam ini.

    Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) AD/ART FFI secara tegas menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota pada mekanisme Kongres Asosiasi Anggota.

    Pasal 91 juga mengatur kalau gejolak dalam organisasi anggota harus diselesaikan lebih dulu secara internal paling lama 30 hari. Namun, SK pemakzulan itu justru memakai hasil rapat anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 28 Agustus 2026 yang diklaim memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PSSI untuk menunjuk Plt sosiasi anggota.

    "FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta," kata Michael Sianipar dalam keterangan resmi FFI.

  2. 2. Dugaan konflik kepentingan Exco PSSI dan intervensi organisasi

    WhatsApp Image 2025-09-03 at 14.45.38.jpeg
    Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar dalam pelepasan Timnas Futsal Indonesia. (Dok. FFI)

    Dalam aduannya, FFI turut meminta investigasi atas informasi adanya oknum anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi. Oknum tersebut diduga menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan permohonan KLB FFI, lalu ikut mengambil keputusan dalam Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026 tanpa mendeklarasikan konflik kepentingan.

    Penunjukan Plt yang sekaligus diberi mandat menggelar KLB Pemilihan FFI juga dipandang sebagai bentuk campur tangan pihak ketiga yang mencederai prinsip independensi anggota sebagaimana dijamin dalam Statuta PSSI. Untuk itu, FFI memohon pembentukan tim investigasi khusus guna memeriksa dokumen Rapat Exco serta memverifikasi 48 surat permohonan KLB.

  3. 3. Upaya menjaga marwah konstitusi bagi seluruh anggota PSSI

    -
    Logo Federasi Futsal Indonesia. (Dok. FFI).

    Michael menegaskan langkah konstitusional ke badan yudisial independen ini bukan bertujuan menyerang personal, melainkan menguji kepatuhan prosedur dan batasan kewenangan pejabat PSSI. Dia khawatir penyalahgunaan wewenang serupa berpotensi menimpa asosiasi anggota PSSI lainnya di kemudian hari apabila tidak diawasi secara ketat.

    "Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup sepak bola Indonesia juga," ujar Michael.

Related Articles

See More