Jakarta, IDN Times - Federasi sepak bola Indonesia, PSSI, meminta otoritas kompetisi sepak bola Tanah Air, PT Liga Indonesia Baru (LIB) segera membayar subsidi klub kontestan Liga 1 dan Liga 2 2020. Mereka juga meminta agar tak ada pemotongan jumlah subsidi tersebut.
Dikutip dari Antara, dalam surat yang diterbitkan PSSI pada 5 Mei 2020 ,dengan nomor 1098/UDN/135/V-2020, PSSI berharap PT LIB segera melunasi subsidi klub Liga 1 yang sudah masuk termin ketiga dan Liga 2 untuk termin pertama.
Masih dalam surat tersebut, PT LIB sebagai operator juga punya kewajiban membayar subsidi kepada klub-klub Liga 1 maupun Liga 2 sesuai kesepakatan. Sebab, dalam surat dari PT LIB yang dikirim ke PSSI sebelumnya, jumlah tersebut kurang dari yang sudah dijanjikan.
Klub Liga 1 sendiri seharusnya bisa menerima subsidi sebesar Rp520 juta, bukan Rp350 juta pada termin ketiga ini. Sedangkan, bagi klub Liga 2, klub berhak menerima Rp250 juta, untuk termin pembayaran pertama, bukan cuma Rp100 juta saja.
Termasuk, kewajiban subsidi kepada PSSI yang belum pernah dibayarkan oleh PT LIB sampai saat ini.
Sebelumnya, PT LIB dalam suratnya kepada PSSI memang memberikan opsi baru terkait subsidi yang diberikan. Mereka hanya akan membayar klub Liga 1 sebesar 67 persen dan klub Liga 2 sebanyak 40 persen saja dari kesepakatan semula berdasarkan laporan arus kas/proyeksi keuangan yang sudah dihitung.
Subsidi tersebut jelas tak sesuai dengan apa yang disepakati bersama dengan klub kontestan, baik itu Liga 1 dan Liga 2. Kedua belah pihak sepakat total subsidi semusim bagi mereka yang tampil di Liga 1 2020 adalah Rp5,2 miliar, subsidi senilai Rp1,15 miliar untuk Liga 2 2020, dan prosesnya akan dibayar per tahap.
Namun, pemenuhan subsidi dari PT LIB ternyata sedikit mangkrak. Hal itu disebabkan karena kedua kompetisi yang digulirkan harus terhenti, karena pandemik virus corona yang meluas di Indonesia.
PSSI sendiri sampai saat ini belum menentukan sikap soal nasib kompetisi Liga 1 2020 di tengah wabah virus corona, karena negara saat ini berada dalam status keadaan tertentu darurat bencana COVID-19. Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengatakan dirinya masih menunggu kondisi hingga tenggat waktu 29 Mei 2020.
"Sehingga menurut saya pilihan menunggu status darurat bencana ini sampai akhir Mei adalah pilihan yang paling realistis," kata pria yang kerap disapa Iwan Bule beberapa waktu lalu.
Hal dilakukan usai menimbang arahan dari Presiden Joko Widodo serta masukan dari banyak pihak. Sehingga, sesuai surat keputusan tersebut, PSSI menetapkan pada Maret hingga Juni sebagai keadaan kahar atau force majeure karena status negara darurat bencana terkait penyebaran wabah itu.