Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) percaya diri bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait akal imitasi (artificial intelligence/AI) akan dirilis tahun ini. Regulasi ini sudah disusun sejak pertengahan tahun 2025.
"InsyaAllah. Mudah-mudahan tidak ada lagi permintaan untuk konsultasi ulang. Tapi InsyaAllah tahun ini, kita amat sangat confident karena pada prinsipnya, Perpresnya sudah selesai," ujar Menteri Komdigi, Meutya Hafid di Jakarta, pada Kamis (11/06/2026).
Menkomdigi Meutya mengakui bahwa dibutuhkan diskusi yang panjang untuk mewujudukan regulasi terkait AI. Terbaru, mereka menerima permintaan penyesuaian terkait draft Perpres AI dari perusahaan Amerika dan beberapa lainnya.
"Jadi ada permintaan dari beberapa perusahaan Amerika untuk membahas ulang. Kita lakukan pembahasan ulang kemarin dan sudah kita adopsi masukan-masukan juga agar bagaimana titik tengah antara inovasi dan keterjagaan ini terjadi," jelasnya.
Rancangan terbaru ini disebutnya sudah masuk ke Sekretariat Negara dan diharapkan untuk bisa segera ditandatangani untuk segera diterapkan di Indonesia.
Prinsip dari aturan AI ini sudah jelas, baik dari sisi etika maupun peta jalan yang mengatur fondasi pertama dari infrastrukturnya.
Komdigi membagi AI menjadi beberapa bagian, di antaranya infrastruktur, talenta digital dan aturan yang terkait, membagi AI yang berisiko tinggi, risiko sedang dan risiko rendah.
Meutya lebih lanjut menjelaskan bagaimana Peta Jalan AI mengatur 10 sektor prioritas, di antaranya bidang kesehatan, pendidikan hingga keuangan yang selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi seluruh sektor prioritasnya itu memang yang sesuai dengan asta citanya Bapak Presiden, termasuk ketahanan pangan," imbuh Meutya.