Kenapa Transit Tanpa Visa Kini Makin Dibatasi?

Salah satu alasan utama pembatasan transit tanpa visa adalah meningkatnya perhatian terhadap keamanan global, terutama di bandara internasional yang menjadi titik pertemuan ribuan orang dari berbagai negara setiap hari. Dulu, penumpang transit dianggap memiliki risiko rendah, karena tidak keluar dari area bandara, tetapi saat ini perspektif tersebut berubah.

Banyak negara mulai melihat area transit sebagai bagian dari wilayah kedaulatan yang tetap harus diawasi secara ketat. Kawasan seperti Uni Eropa bahkan mengembangkan sistem keamanan terintegrasi yang memungkinkan data penumpang diperiksa sebelum mereka tiba di bandara tujuan. Dengan sistem ini, setiap pergerakan penumpang, termasuk transit, menjadi bagian dari pengawasan keamanan yang lebih luas. Transit tanpa visa pun tidak lagi dianggap bebas risiko, sehingga negara memilih menambahkan lapisan kontrol melalui kebijakan visa transit atau izin elektronik.

Transit tanpa visa pada awalnya dirancang untuk mempermudah perjalanan internasional, tetapi dalam praktiknya, ada kasus penyalahgunaan yang membuat banyak negara mulai mengevaluasi kebijakan ini. Beberapa orang memanfaatkan transit untuk mencoba masuk secara ilegal, mengajukan suaka, atau bahkan sengaja hilang dari bandara sebelum melanjutkan penerbangan berikutnya.

Negara-negara dengan arus transit tinggi, seperti Inggris dan Kanada, mulai memperketat aturan untuk mencegah risiko tersebut. Dengan mewajibkan visa transit bagi negara tertentu, pemerintah dapat melakukan penyaringan lebih awal terhadap siapa saja yang diizinkan menggunakan fasilitas transit. Bagi traveler yang patuh aturan, kebijakan ini mungkin terasa menyulitkan, tetapi bagi negara, ini adalah langkah preventif untuk mengurangi pelanggaran imigrasi.

Di era digital, sistem imigrasi antarnegara semakin terhubung. Data perjalanan, histori visa, hingga catatan pelanggaran bisa saling diakses melalui kerja sama internasional. Hal ini membuat konsep transit anonim hampir tidak lagi ada. Bahkan jika seseorang hanya berada di bandara selama beberapa jam, data mereka tetap tercatat dalam sistem global.

Negara seperti Amerika Serikat sudah lama menerapkan sistem Advance Passenger Information (API) yang mengharuskan maskapai mengirimkan data penumpang sebelum pesawat berangkat. Dengan sistem seperti ini, penumpang transit pun tetap melalui proses screening yang ketat.

Jika ada ketidaksesuaian data atau risiko tertentu, penumpang bisa ditolak bahkan sebelum naik pesawat pertama. Inilah yang membuat banyak negara merasa perlu menambah persyaratan visa transit sebagai bagian dari kontrol digital yang lebih komprehensif.

Banyak negara kini beralih ke sistem izin perjalanan elektronik, seperti ETA atau e-visa, yang memungkinkan proses verifikasi dilakukan sebelum keberangkatan. Perubahan ini membuat batas antara bebas visa dan butuh izin menjadi semakin tipis. Kawasan Uni Eropa, misalnya, mengembangkan sistem ETIAS yang mewajibkan registrasi online bahkan untuk traveler bebas visa.

Dalam konteks transit, sistem ini memudahkan negara untuk tetap melakukan kontrol tanpa harus menerapkan visa konvensional yang rumit. Namun, di sisi lain hal ini juga berarti bahwa transit tidak lagi otomatis bebas dari persyaratan administrasi. Traveler tetap perlu memastikan apakah rute transitnya memerlukan izin tertentu, meskipun hanya singgah sebentar.

Maskapai penerbangan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penumpang memenuhi syarat perjalanan, termasuk untuk transit. Jika seorang penumpang ditolak masuk di negara transit atau tujuan, maskapai harus menanggung biaya pemulangan. Risiko ini membuat maskapai menjadi lebih ketat dalam memverifikasi dokumen sebelum boarding.

Dalam banyak kasus, penumpang yang sebenarnya hanya transit tetap ditolak naik pesawat karena tidak memiliki visa transit yang sesuai. Maskapai tidak bisa mengambil risiko membawa penumpang yang berpotensi ditolak oleh imigrasi. Hal ini sering membuat traveler merasa dipersulit, padahal maskapai hanya mengikuti regulasi yang berlaku secara internasional.

Tidak semua paspor mendapatkan perlakuan yang sama dalam kebijakan transit tanpa visa. Negara tujuan biasanya menentukan daftar negara mana saja yang boleh transit tanpa visa dan mana yang tidak. Pemegang paspor dari negara tertentu mungkin bisa transit bebas, sementara yang lain wajib memiliki visa transit. Kebijakan ini didasarkan pada berbagai faktor, mulai dari hubungan diplomatik hingga tingkat kepatuhan imigrasi.

Bagi pemegang paspor Indonesia, aturan ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengecek aturan terbaru sebelum membeli tiket dengan rute transit, terutama jika transit terjadi di negara dengan regulasi ketat.

Setelah pandemik COVID-19, mobilitas global meningkat pesat, termasuk perjalanan internasional dengan rute transit. Lonjakan ini membuat banyak negara kembali mengevaluasi sistem pengawasan mereka. Bandara menjadi lebih sibuk dan potensi risiko juga meningkat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, beberapa negara memilih memperketat aturan transit agar lebih mudah mengontrol arus penumpang. Kebijakan ini bukan semata-mata untuk membatasi, tetapi untuk memastikan bahwa sistem imigrasi tetap mampu menangani volume perjalanan yang terus bertambah.

Transit tanpa visa dulu identik dengan kemudahan, tetapi kini menjadi bagian dari sistem perjalanan yang lebih kompleks dan terkontrol. Negara ingin memastikan setiap pergerakan lintas batas tetap aman, legal, dan terdata dengan baik.

Bagi traveler Indonesia, perubahan ini bukan berarti perjalanan menjadi lebih sulit, tetapi menuntut persiapan yang lebih matang. Dunia masih terbuka untuk dijelajahi, tetapi dengan aturan yang semakin terstruktur. Jadi sebelum memilih rute transit, pastikan kamu sudah memahami seluruh persyaratannya. Karena di era sekarang, bahkan untuk sekadar singgah, kamu tetap harus siap secara administratif.