UE Desak China Hentikan Sanksi ke Bank Lithuania
- Sanksi China tak berpengaruh pada Lithuania Bank.
- Akademisi China bela kebijakan sanksi Beijing.
Jakarta, IDN Times – Uni Eropa (UE) mendesak China menghapus sanksi terhadap dua bank asal Lithuania, Urbo Bank dan Mano Bank, karena dinilai tidak memiliki dasar yang kuat. Sanksi itu diumumkan Beijing pada Rabu (13/8/2025).
Langkah itu sebagai balasan atas hukuman UE terhadap dua bank China, Heihe Rural Commercial Bank dan Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank, yang masuk dalam paket sanksi ke-18 UE untuk Rusia. Paket tersebut diadopsi pada Juli dan berlaku sejak 9 Agustus 2025.
Di markas UE di Brussels, juru bicara Komisi Eropa Olof Gill memberi pembelaan terhadap kebijakan blok tersebut.
“Tiongkok harus menghormati masalah yang telah kami identifikasi. Sanksi kami adalah inti dari upaya kami untuk meminimalkan efektivitas mesin perang Rusia,” ujarnya, dikutip dari Euro News.
Kementerian Perdagangan China (MOFCOM) menyatakan bahwa sanksi UE melanggar hukum internasional. Berdasarkan Anti-Foreign Sanctions Law, China melarang organisasi dan individu di negaranya bertransaksi atau bekerja sama dengan Urbo Bank dan Mano Bank, sebagai tindakan balasan timbal balik.
1. Sanksi China dinilai tak berpengaruh pada Lithuania
Bank sentral Lithuania menyatakan, kedua bank yang dikenai sanksi itu sama sekali tidak beroperasi di China sehingga dampaknya hanya bersifat simbolis. Pernyataan pada Rabu (13/8/2025) itu menegaskan bahwa keputusan Beijing tidak akan memengaruhi sistem keuangan negara maupun aktivitas operasional bank terkait. Model bisnis keduanya memang fokus melayani pasar domestik.
Kepala administrasi Urbo Bank, Marius Arlauskas, juga memberikan penjelasan.
“Karena kami tidak memiliki kemitraan bisnis dengan individu atau entitas hukum Tiongkok, sanksi tersebut tidak akan berdampak pada aktivitas Urbo Bank dan implementasi peraturan prudensial,” katanya.
2. Sejarah ketegangan hubungan China–Lithuania
Perseteruan antara China dan Lithuania sudah berlangsung selama beberapa tahun, dipicu hubungan negara Baltik itu dengan Taiwan. Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan melarang negara lain menjalin hubungan resmi dengannya. Pada 2021, China mengusir duta besar Lithuania setelah Vilnius mengizinkan Taiwan membuka kantor perwakilan di ibu kotanya.
Setahun lalu, ketegangan kembali memanas. Lithuania mengusir diplomat China setelah sebuah kapal milik China dicurigai terlibat dalam insiden pemutusan dua kabel data bawah laut, salah satunya menghubungkan Lithuania dengan Swedia. Peristiwa itu semakin memperburuk hubungan kedua negara.
3. Akademisi China bela kebijakan sanksi Beijing
Dilansir dari Global Times, Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa sanksi UE merugikan perusahaan-perusahaan China dan melemahkan kerja sama kedua pihak. Jian Junbo, Direktur Center for China-Europe Relations di Fudan University, menyebut langkah UE sebagai tindakan yang sepihak dan hegemonik sehingga wajar jika Beijing memberikan balasan.
Sementara itu, Li Haidong dari China Foreign Affairs University menilai kebijakan tersebut merupakan tanggapan yang jelas dan beralasan terhadap yurisdiksi jarak jauh UE
China juga meminta UE menghentikan praktik keliru, menjatuhkan sanksi pada entitas asal China. Wakil Presiden China Institutes of Contemporary International Relations, Zhang Jian, mengatakan bahwa balasan Beijing bersifat timbal balik dan tepat waktu, serta mendesak UE untuk tidak memperkeruh ketegangan.
