Prabowo Beri Gibran Tugas Khusus Atasi Papua, Bisa Berkantor di Sana
- Diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden Prabowo kepada Wakil Presiden Gibran yang akan tertuang dalam Keputusan Presiden atau Kepres.
- Pertimbangan penting tak hanya membahas pembangunan fisik, tapi juga isu HAM dan penanganan aparat keamanan dalam mengatasi kondisi di Papua.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemungkinan akan berkantor di Papua.
Hal ini, kata dia, bisa saja terjadi usai Presiden Prabowo Subianto menunjuk Gibran untuk penugasan khusus di Papua. Tugas yang dimaksud berkenaan dengan pembangunan fisik di Papua serta penanganan HAM.
"Untuk percepatan pembangunan Papua, nah itu yang saya kira pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini," kata Yusril dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM, 2025, dikutip Selasa (8/7/2025).
1. Penugasan tertuang dalam bentuk Kepres
Dia mengatakan, berangkat dari kekhawatiran pemerintah dalam menangani Papua, belakangan memang sudah ada diskusi untuk memberikan suatu penugasan khusus dari Presiden Prabowo kepada Wakil Presiden Gibran
Nantinya, penugasan khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden atau Kepres.
"Sekarang ini akan diberikan penugasan kan atau bahkan juga ada mungkin kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," kata dia.
2. Sorot aparat keamanan menangani masalah Papua
Yusril mengatakan, pertimbangan ini sangat penting tak hanya membahas soal pembangunan fisik di wilayah Papua, tetapi juga perihal isu-isu HAM hingga penanganan aparat keamanan dalam mengatasi kondisi di Papua.
"Saya pikir ini concern yang sangat urgent, tentu tidak hanya spesifik pembangunan fisik tapi juga penanganan permasalahan HAM, bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua," kata dia.
"Dan saya kira parameter-parameter HAM itu sudah harus kita lakukan dan kita tegakkan," ujar Yusril.
3. Langkah Prabowo pilih Natalius Pigai dinilai tepat
Dalam hal pemilihan Menteri HAM, Yusril juga menilai keputusan Prabowo sudah tepat dengan memilih Natalius Pigai yang merupakan putra daerah Papua serta punya latar belakang HAM.
"Saya kira kalau Gus Dur dulu membentuk kementerian negara urusan HAM dengan mengangkat sebagai Hasballah M Saad sebagai menterinya. Saya kira Pak Prabowo sudah tepat mengangkat menterinya ini orang asal Papua dan punya background aktivis HAM," ucap dia.
