Jakarta, IDN Times - Diskusi publik bertajuk "Kebijakan Opsen PKB dan Perekonomian Daerah" digelar Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) di Hotel Horizon Ultimate, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/4/2025).
Kebijakan opsi pajak kendaraan bermotor (opsen PKB) diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) dinilai dapat memberikan dampak ke berbagai segmen.
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian RI, Mahardi Tunggul Wicaksono, mengatakan bahwa kebijakan pajak daerah harus disusun secara cermat agar tidak berdampak negatif terhadap dinamika perekonomian lokal.
“Jika kebijakan pajak ditetapkan secara tepat, maka akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, jika tidak hati-hati, justru bisa menghambat geliat ekonomi, termasuk sektor industri pendukungnya,” kata dia.
Hal serupa disampaikan Direktur Eksekutif KPPOD, Herman N. Suparman. Ia mengatakan bahwa dampak opsen bukan hanya dirasakan oleh masyarakat umum yang harus menanggung peningkatan beban pajak, namun juga oleh ekosistem industri otomotif yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
"Kami mencatat, pasca implementasi UU HKPD dan skema opsen, sebanyak 28 provinsi mengalami kenaikan tarif PKB. Ini tentu memberikan tekanan, baik bagi konsumen maupun pelaku industri," ujar Herman.
Sementara itu, Sekretaris I GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) Eddy Sumedi menyampaikan, bahwa tambahan beban baru yang memicu berbagai persoalan, termasuk kekhawatiran turunnya penjualan otomotif nasional.
"Kami khawatir opsen ini mempengaruhi kinerja penjualan karena daya beli masyarakat juga sedang turun. Suku bunga bank pun belum turun. Harapannya, kebijakan ini bisa dievaluasi ulang agar tidak menjadi hambatan tambahan bagi industri," jelasnya.