13 Jam Lagi! Wajib Pajak Masih Bisa Ikut Tax Amnesty Jilid II Nih

Sampai hari ini, nilai pengungkapan harta dari PPS sudah mencapai Rp532,4 triliun. Kemudian, pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak dari PPh sebesar Rp54,2 triliun.

Adapun untuk nilai deklarasi dalam negeri dan repatriasi mencapai Rp458,1 triliun, dan deklarasi dari luar negeri mencapai Rp54 triliun.

Kemenkeu menginvestasikan sejumlah penerimaan negara dari PPS tersebut.

Adapun penerimaan negara dari PPS yang diinvestasikan mencapai Rp20,24 triliun. Investasi tersebut dialokasikan ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN).

Sebelum berakhir, bagi WP yang belum tuntas menyelesaikan kewajiban pajaknya atau pengungkapan harta, maka bisa langsung mendaftarkan diri ke PPS. Adapun syaratnya, sebagai berikut:

Untuk WP peserta Tax Amnesty (Kebijakan I), berikut syarat mengikuti PPS:

• Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.
• Harta sebagaimana dimaksud merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Adapun bagi WP orang pribadi (Kebijakan II), berikut syarat mengikuti PPS.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dapat menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
• Membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final atas pengungkapan harta bersih;
• Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020; dan
• Mencabut permohonan:
  - pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  - pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
  - pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
  - keberatan;
  - pembetulan;
  - banding;
  - gugatan; dan/atau
  - peninjauan kembali (dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan).

Selain persyaratan tersebut di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• Tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017,
• Tahun Pajak 20I8, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
• Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016,
• Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
• Tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
• Tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
• Tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.