4 Kunci Selamatkan Garuda dari Kebangkrutan versi DPR

Amin Ak mengatakan restrukturisasi utang melalui renegosiasi dengan lessor atau perusahaan yang menyewakan pesawat menjadi dua hal utama yang harus dikerjakan.

Utang perseroan, kata Amin, yang kini mencapai sekitar Rp70 triliun dan diperkirakan terus bertambah akan membuat Garuda Indonesia sulit bertahan jika strategi penyelamatannya dibiarkan berlarut-larut.

"Menteri Erick harus bergerak cepat dan tidak ragu membentuk tim restrukturisasi andal dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi Garuda," ujarnya.

Kedua, Amin mengatakan perlu adanya audit investigasi oleh BPK. Ia menyebut perlu ada konsekuensi hukum bila ternyata terbukti dugaan mark up yang dilakukan oleh manajemen perusahaan Garuda pada era sebelumnya.

Untuk itu, ujar dia, BPK harus melakukan audit investigasi secara independen dan profesional untuk menemukan masalah yang melilit maskapai penerbangan tersebut.

"Konsekuensi hukum terhadap manajemen lama harus ditegakkan karena akibat moral hazard yang dilakukan sangat merugikan negara dan membuat Garuda sebagai maskapai kebanggaan nasional didera masalah seperti sekarang," paparnya.

Saran ketiga dari DPR adalah dengan perampingan jumlah pesawat yang sangat mendesak dilakukan agar Garuda tidak terus menerus dibebani utang akibat biaya sewa maupun denda.

Amin menyarankan perampingan tetap dipertahankan dalam beberapa tahun ke depan meski kondisi pasar mulai kembali normal agar Garuda memperoleh kebermanfaatan lebih dari efisiensi yang dilakukan untuk memulihkan kondisi keuangannya.

Anggota Komisi VI DPR lainnya, Mukhtarudin meminta Garuda untuk tidak ragu menutup penerbangan baik lokal maupun internasional yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Untuk itu direksi serta manajemen perusahaan maskapai itu harus berani mengambil langkah-langkah tersebut.

“Inilah yang dituntut dari Garuda, manajemen jangan ragu kalau rute penerbangan merugikan sebaiknya ditutup saja," ujarnya.