5 Kebijakan Bappenas untuk Dukung Ekonomi Biru di Indonesia

Tonny menjelaskan, perlahan-lahan sektor kelautan dan perikanan harus bisa memberi sumbangan dan kontribusi yang signifikan untuk mencapai visi Indonesia 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut, Bappenas merancang dan mengembangkan kebijakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), juga beberapa pihak lain.

Adapun, beberapa kebijakan yang telah dibuat, antara lain Blue Finance Policy Note, hasil kolaborasi Bappenas bersama world bank. Selanjutnya, ada SDG Security Framework yang kemudian menghasilkan SDG Bond (surat utang berbentuk sukuk).

Lalu, ada Blue Economy Development Framework, yang menjadi acuan untuk kegiatan blue economy. Terakhir, ada Blue Financing Strategy, hasil kolaborasi Bappenas dengan Kemenko Marves. 

Lebih lanjut, Tonny mengatakan, saat ini APBN rata-rata hanya mampu membiayai sekitar 20-25 persen saja dari total tujuh agenda pembangunan nasional 2020-2024. Maka dari itu, blue bond bisa menjadi alternatif baru untuk menambah pendanaan infrastruktur, modal, dan lainnya.

“Sisa 75 persen dari mana? Masa pemerintah lagi disuruh nutupin. Di sinilah kesempatan dengan adanya blue bond atau blue sukuk, bisa membantu. Tidak perlu 100 persen, paling gak dari kebutuhan 75 persen yang masih kurang, mungkin 50 persen bisa terisi disitu,” ujarnya.

Di sisi lain, Tonny juga menjabarkan bahwa untuk mempercepat pengembangan ekonomi biru di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki program inkubator yang mendanai UMKM dan startup dalam sektor kelautan. Program tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program ekonomi biru.

Menurutnya, Kolaborasi yang dilakukan antara KKP, Kemenko Marves, Bappenas, Asian Development Bank (ADP), dan United Nations Development Programme (UNDP), akan membuat program ini cepat terealisasikan.

“Itu lah yang menjadi kunci sukses dari program ini,” tutupnya.