AHY Genjot Kereta Luar Jawa, Demi Tekan Biaya Logistik Nasional

22 Apr 2026, 14:22 WIB

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memimpin rakor pengembangan jaringan kereta api di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/4/2026). (Dok. Kemenkoinfra)

Intinya Sih

Pemerintah mempercepat pembangunan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi untuk menekan biaya logistik nasional serta mengurangi ketimpangan infrastruktur antarwilayah.
AHY menyoroti keterbatasan jaringan rel nasional dan rendahnya kontribusi transportasi berbasis rel terhadap mobilitas serta logistik, sehingga diperlukan investasi besar hingga Rp1.200 triliun sampai 2045.
Integrasi antara pembangunan rel, tata ruang, dan pusat ekonomi menjadi kunci; kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta dinilai penting demi keberhasilan proyek perkeretaapian nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah ingin mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai bagian dari strategi besar menekan biaya logistik nasional. Fokus ini diarahkan pada tiga wilayah utama, yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, yang selama ini dinilai tertinggal dari sisi konektivitas berbasis rel.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, langkah ini bukan sekadar proyek transportasi, melainkan bagian dari visi besar pembangunan nasional. Ia menyebut, pembangunan kereta lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka Program Kerja Prioritas Nasional.

Dalam rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/4/2026), AHY menyoroti ketimpangan infrastruktur yang masih mencolok antarwilayah. Selama ini, pengembangan kereta api lebih terpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah lain belum mendapatkan perhatian seimbang.

“Ini adalah visi besar bapak presiden. Kita ingin memastikan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh,” ujar AHY, dalam rapat koordinasi yang digelar di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, pembangunan jaringan rel terintegrasi diyakini mampu meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus menekan biaya distribusi barang.

Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari keterbatasan jaringan eksisting hingga kebutuhan investasi yang sangat besar. Kondisi ini membuat percepatan pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan strategis lintas sektor.

1. Ketimpangan infrastruktur jadi sorotan utama

AHY secara terbuka mengakui kondisi perkeretaapian nasional saat ini masih jauh dari ideal. Ia menilai, jaringan kereta api Indonesia masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan negara lain.

“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain,” kata AHY. Menurutnya, pengakuan ini penting agar pemerintah dapat menyusun langkah yang lebih terarah dan realistis.

Ketimpangan tersebut tidak hanya terlihat dari panjang jalur, tetapi juga dari kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Saat ini, angkutan penumpang berbasis rel baru mencapai sekitar 4 persen, sementara angkutan logistik bahkan hanya sekitar 1 persen.

Padahal, menurut AHY, kereta api memiliki keunggulan signifikan dibanding moda transportasi lain. Selain lebih efisien, moda ini juga ramah lingkungan dan berkontribusi sangat kecil terhadap emisi gas rumah kaca.

“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen,” tegasnya.

Ia menilai, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan dan investasi yang selama ini lebih condong pada pembangunan jalan dibandingkan transportasi rel.

2. Tantangan berbeda dalam pengembangan kereta api

AHY menjelaskan, setiap wilayah memiliki tantangan yang berbeda dalam pengembangan perkeretaapian. Hal ini membuat pendekatan pembangunan tidak bisa diseragamkan.

Ia mencontohkan Sumatra, membutuhkan penguatan jaringan yang sudah ada sekaligus perluasan jalur baru untuk meningkatkan kapasitas angkutan. Sementara itu, Kalimantan justru menghadapi tantangan lebih besar karena belum memiliki jaringan kereta api sama sekali.

“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik,” ujarnya.

Adapun Sulawesi membutuhkan integrasi antara jaringan kereta dengan kawasan industri dan komoditas unggulan. Integrasi ini dinilai penting agar pembangunan rel benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk merealisasikan rencana besar ini, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga tahun 2045. Angka tersebut mencakup pembangunan sekitar 14.000 kilometer jalur baru serta reaktivasi jalur lama.

“Angkanya memang besar, tetapi ini merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia,” kata AHY.

Ia menegaskan, pembiayaan tidak bisa hanya mengandalkan APBN, melainkan membutuhkan skema pembiayaan kreatif dan kolaborasi dengan sektor swasta.

3. Integrasi jadi kunci

Rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Rabu (22/04/2026). (Dok. Istimewa)

Selain pemerintah pusat, AHY juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan transportasi publik. Ia menilai, alokasi anggaran daerah untuk sektor ini masih belum optimal.

“Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah,” ujarnya. Menurutnya, perlu ada penyesuaian agar pembangunan transportasi lebih seimbang dan tepat sasaran.

AHY juga mengingatkan, pembangunan kereta api tidak bisa dilakukan secara terpisah dari perencanaan tata ruang. Integrasi dengan pusat-pusat ekonomi dan kawasan pertumbuhan menjadi faktor kunci keberhasilan proyek ini.

“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia menutup dengan menekankan pengembangan perkeretaapian nasional merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta dinilai menjadi penentu keberhasilan.