Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta tambahan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp64,2 miliar dari pagu alokasi TA 2025 yang sebelumnya disetujui sebesar Rp459,7 miliar. Usulan tambahan anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai.
"Kami mohon untuk tambahan anggaran sebesar Rp64,2 miliar," kata Airlangga dalam rapat kerja (raker) bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin (2/12/2024).
Dalam paparannya, Airlangga menjelaskan, estimasi untuk belanja operasional pegawai pada pagu alokasi anggaran TA 2025 belum mencakup kebutuhan penerimaan ASN 2024, yang prosesnya akan selesai pada TA 2025.
Bila dirinci, alokasi anggaran untuk Kemenko Perekonomian mengalami penurunan 12,25 persen dibandingkan dengan alokasi tahun ini sebesar Rp524,04 miliar.
"Tambahan anggaran tersebut bakal digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai alias penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 225 untuk CPNS dan 203 PPPK pada tahun 2025 dengan total 428 orang guna disebar di Kemenko Perekonomian dan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," tuturnya.
Di sisi lain, Kemenko Bidang Perekonomian menyiapkan 74 Program Kerja yang merupakan penjabaran sejumlah Prioritas Nasional (PN), di antaranya swasembada pangan, ekonomi syariah, ekonomi digital, dan ekonomi hijau.
Kemudian prioritas lainnya berkaitan dengan pengembangan infrastruktur, kewirausahaan, dan pengembangan agromaritim industri, pengembangan SDM, hilirisasi dan pengembangan industri berbasis SDA, pemerataan ekonomi, serta reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Sebelumnya, Airlangga menyampaikan, pemerintah akan terus melakukan transformasi ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Ini sebagai langkah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Upaya mendorong transformasi tersebut ditempuh melalui strategi utama berupa peningkatan investasi, daya saing, nilai tambah industri, produktivitas, pemberdayaan UMKM, pemerataan pembangunan dan konektivitas.