Rencana redenominasi rupiah muncul di PMK 70/2025.
Tidak akan turunkan daya beli dan kerek inflasi.
Efisien dalam proses transaksi.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana pemerintah melakukan redenominasi rupiah.
Airlangga menegaskan pemerintah belum membahas rencana tersebut secara detail, namun tidak menutup kemungkinan kebijakan itu dapat mendorong inflasi.
“Kita belum bahas, nanti lah kita bahas. Pasti akan berdampak (kepada inflasi),” ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Rencana redenominasi rupiah kembali mengemuka seiring dengan kajian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. Saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) juga telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia.
Kebijakan ini masih dalam tahap penyusunan dan pembahasan sebelum dapat diimplementasikan.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan redenominasi mata uang tidak akan mengurangi daya beli masyarakat maupun menurunkan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat berdampak pada inflasi.
"Redenominasi rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (redenominasi) rupiah tanpa mengurangi daya beli serta nilai rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa,” ujarnya.
Ramdan menilai, kebijakan ini membawa sejumlah manfaat, di antaranya menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional.
Ia memastikan, proses redenominasi akan direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antar seluruh pemangku kepentingan.