Jakarta, IDN Times - Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah menuai banyak kritik, terutama soal dana Rp1 juta yang digelontorkan untuk biaya pelatihan per peserta. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kini pemerintah telah me-review kritikan-kritikan tersebut.
"Jadi kita tahu, oh bolongnya di sini, kelemahannya di sini. Pemerintah bukannya makhluk gak bener, kritik sosial kita terima, apa nih masukannya," kata dia melalui Live Instagram, Jumat (1/5).
Dia menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait program itu tidak sepenuhnya sempurna apalagi diambil dalam waktu yang sangat singkat. Untuk itu, menurutnya, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan dari program tersebut.
"Saya akan katakan dalam mengahadapi COVID-19 ini pasti ada kekurangan, bukan berarti pemerintah give up. Transparsnsi, openess, dan feedback bagian yang bagus, itu yang disebut tata kelola yang baik," ujar Sri Mulyani.
"Saya rasa masukan-masukan yang luar biasa dari seluruh elemen masyarakat. Ada yang bilang aku sudah bisa masuk, sama saja saya sudah dapat padahal saya harusnya gak eligable. Ini kan bagus," sambungnya.
Menurut Sri, program ini awalnya bertujuan untuk meningkatkan skill para calon pekerja. Namun, dalam situasi pandemik COVID-19 ini, pemerintah memodifikasi Kartu Prakerja jadi penyangga sosial.
"Makanya kita berikan cash-nya, namun kita gak boleh give-up. Menciptakan program baru yang masyarakat mendapat akses dengan mudah dan memperbaiki berbagai sistem pelatihan yang selama ini ada," ujarnya.
Seperti yang diketahui, peserta Kartu Prakerja akan mendapat insentif bantuan pelatihan dengan total Rp 3,55 juta per orang. Rinciannya, sebesar Rp1 juta untuk biaya pelatihan online yang tidak bisa dicairkan, insentif penuntasan pelatihan berbentuk cash sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif pascapengisian survei Rp50.000 selama 3 bulan yang dapat dicairkan setelah pelatihan selesai.
Selanjutnya, wanita yang akrab disapa Ani ini mengapresiasi pihak-pihak yang telah memberikan masukan kepada pemerintah. Dia pun mengajak masyarakat untuk tetap peduli dengan segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah asal tetap sopan dalam menyampaikan kritik.
"Terima kasih untuk yang memberikan kritik, tapi tetap sopan apalagi bulan puasa. Kalau ingin sama-sama baik," ujarnya.