Alasan Prabowo Ingin Pangkas Jumlah BUMN Jadi 200 Perusahaan
- Pengembalian aset harus meningkat. Prabowo menilai efisiensi BUMN perlu dibarengi dengan peningkatan standar pengelolaannya.
- Terapkan standar bisnis internasional. Kepada manajemen Denantara, Prabowo menegaskan pentingnya penerapan standar bisnis internasional dalam menjalankan perusahaan negara.
- Buka peluang bagi talenta asing. Prabowo menekankan perlunya mencari sumber daya manusia terbaik untuk memimpin BUMN.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana besar memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN). Saat ini, terdapat lebih 1.000 BUMN.
Prabowo telah memberikan arahan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukan rasionalisasi agar jumlah BUMN berada di kisaran 200 hingga 240 perusahaan.
"Jadi saya telah memberikan arahan kepada Ketua Denantara untuk merasionalisasi semuanya, mengurangi dari 1.000 perusahaan milik negara menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240," katanya dalam Dialog "A Meeting of Minds" pada Forbes Global CEO Conference 2025 pada Rabu (15/10/2025).
1. Pengembalian aset harus meningkat
Prabowo menilai efisiensi BUMN perlu dibarengi dengan peningkatan standar pengelolaannya. Dia menargetkan agar tingkat pengembalian aset yang selama ini hanya berada di kisaran 1 hingga 2 persen dapat naik secara signifikan.
"Jadi saya yakin bahwa pengembalian 1 persen atau 2 persen itu bisa meningkat, harus meningkat," ujarnya.
2. Terapkan standar bisnis internasional
Kepada manajemen Denantara, Prabowo menegaskan pentingnya penerapan standar bisnis internasional dalam menjalankan perusahaan negara. Dia ingin tata kelola BUMN mengikuti praktik yang lazim diterapkan di dunia.
"Saya telah mengatakan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional," ungkapnya.
3. Buka peluang bagi talenta asing
Prabowo menekankan perlunya mencari sumber daya manusia terbaik untuk memimpin BUMN. Sejalan dengan itu, peraturan telah diubah, sehingga warga negara asing dapat menempati posisi pimpinan di perusahaan negara.
"Anda bisa mencari otak-otak terbaik, talenta terbaik. Dan saya telah mengubah peraturannya. Sekarang ekspatriat, non-WNI, bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat," tambahnya.
