Bansos Dikorupsi, CIPS: Pemulihan Ekonomi Indonesia Jadi Terganggu
Serapan anggaran bukan indikator kesuksesan Kementerian
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang terjadi baru-baru ini membuat proses pemulihan ekonomi menjadi terganggu. Apalagi, pemerintah punya keinginan besar agar pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2020 bisa jauh lebih baik dari kuartal sebelumnya.
"Proses pemulihan ekonomi tentu terganggu karena dana yang semestinya digunakan untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi disrupsi ekonomi saat ini justru terkumpul untuk kepentingan pribadi para koruptor,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (13/12/2020).
Baca Juga: Bansos Dikorupsi, Ini Rincian Harga Sembako yang Diklaim Rp300 Ribu
1. Tingginya serapan anggaran bukan indikator kesuksesan program di kementerian/lembaga
Peneliti CIPS itu meminta pemerintah meningkatkan transparansi penggunaan anggaran bansos untuk COVID-19. Pemerintah juga harus memastikan kriteria penerima bantuan, ketepatan sasaran penerima bantuan dan mekanisme pengadaan material dari program tersebut.
Pingkan berpendapat, pemerintah perlu indikator lain dalam menakar kesuksesan suatu kementerian/lembaga, tidak hanya dari tingkat daya serapan anggaran. Tingginya tingkat daya serapan tidak serta merta membuktikan kalau sebuah program berjalan sukses.
“Lebih jauh dari itu perlu dikawal juga penggunaan dananya memang tepat sasaran atau tidak. Kami mengapresiasi langkah KPK yang tengah mengusut lebih lanjut mengenai masalah pendataan penerima bansos dan proses penyalurannya," kata dia.
Baca Juga: Miris! Dana Bansos Dikorupsi, Keluarga Ini 3 Hari Hanya Makan Mi