Isi Surat BPK ke Menkeu tentang Bayar Utang Tidak Perlu Tunggu Audit

2. Bahaya penundaan penyaluran DBH

Selanjutnya, pada poin kedua surat tersebut Firman menuliskan bahaya penundaan penyaluran DBH. Sebagaimana ditetapkan Perpres No 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun 2019 menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Oleh karena itu, penundaan yang dilalukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan) akan menyebabkan missmatch antara Pendapatan dan Belanja dalam APBD dalam jumlah yang signifikan," ujar Firman.

3. Pemerintah pusat gunakan DBH sebagai alat pembayaran spontan

Pada nomor 3 dan 4 isi surat BPK ke Menkeu, Firman menyoroti adanya keanehan pada DBH di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Ia menilai artinya selama ini secara tidak langsung merupakan pernyataan bahwa pemernitah pusat menggunakan DBH tersebut sebagai sumber pembiayaan spontan (spontaneous financing) untuk kepentingan pemerintah pusat.

"Meskipun kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan ayat 5 Pasal 11 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rahun 2019 terkait prioritas penyelesaian kurang bayar DBH sampai Tahun Anggaran 2018," kata Firman.

Selanjutnya adalah tidak tepatnya DBH yang diperuntukkan bagi penanganan COVID-19. Karena COVID-19 terjadi pada 2020 dan DBH tersebut merupakan utang yang untuk anggaran 2019.

"Oleh karena itu, pelaksanaan DBH tahun 2019 seharusnya disalurkan dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Tahun Anggaran yang sama," katanya.