TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ini Perbedaan Biaya Pasang Listrik di Desa 3T dan Non-3T

PLN butuh PMN buat listriki desa-desa di wilayah 3T

Warga tidak mampu sedang menikmati fasilitas listrik yang tersambung di rumahnya. (Dok. PLN)

Jakarta, IDN Times - PT PLN (Persero) mengungkapkan ada gap biaya sangat besar dalam melistriki daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan daerah non-3T. Untuk itu, PLN butuh penyertaan modal negara (PMN) untuk menyambungkan listrik di desa-desa.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan biaya penyambungan listrik untuk pelanggan PLNN di daeran non-3T hanya Rp1 juta hingga Rp2 juta. Namun, angka tersebut melonjak sangat tinggi begitu PLN ingin melistriki desa-desa di daerah 3T.

"Kalau melihat data secara historikal untuk menyambung listrik di daerah 3T di Sulmapana (Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara) itu rata-rata sekitar Rp25,4 juta per pelanggan, regional Sumatra-Kalimantan sekitar Rp37,3 juta per pelanggan dan Jawa, Madura, Bali sekitar Rp15,4 juta per pelanggan," tutur Darmawan dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, dikutip Kamis (21/9/2023).

Baca Juga: Utang Pemerintah ke PLN Rp60,6 Triliun Belum Cair

1. Alasan menyambung listrik di daerah 3T sangat mahal

Lampu bersinar di atas dermaga kecil di teluk Pulau Weh, Aceh (IDN Times/Sunariyah)

Darmawan kemudian menuturkan sejumlah alasan mengapa proyek melistriki desa-desa di daerah 3T lebih mahal dibandingkan non-3T. Salah satu alasannya adalah kebutuhan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang lebih banyak dibandingkan daerah-daerah non-3T.

"Begitu bicara pelanggan di daerah 3T itu membutuhkan tambahan, ada gardu induk, tambahan gardu distribusi, jaringan transmisi yang cukup panjang, tetapi daerahnya ternyata jumlah penduduknya sangat sedikit, terpencil, dan tersebar," ujar Darmawan.

2. Tidak layak secara komersial

Direktur PLN, Darmawan Prasodjo dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI. (dok. PLN)

Kemudian, di depan anggota Komisi VI DPR RI, Darmawan mengakui angka-angka tersebut menunjukkan, proyek menyambungkan listrik di desa-desa tidak komersial. Meski begitu, PLN dan negara tetap memiliki kewajiban menghadirkan akses listrik di desa-desa, terutama wilayah terpencil Indonesia.

"Tentu saja, kalau dihitung dari sudut pandang commercial feasibility ini memang tidak layak. Tapi, ini adalah keputusan politik, di mana tidak ada satupun saudara-saudara kita yang sudah merdeka hampir 80 tahun, tetapi bagaimana mereka bisa juga menikmati kue pembangunan, yaitu menikmati terang," tutur Darmawan.

Baca Juga: Erick Thohir Ngaku Kaget Saat Tahu Utang PLN Pernah Tembus Rp500 T

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya