Tukin PNS PUPR Diusulkan Dibayar 100 Persen, Kapan Mulai Berlaku?
Masih harus melalui sejumlah tahapan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pembayaran tunjangan kinerja (tukin) 100 persen untuk pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih dibahas pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, usulan agar tukin PNS Kementerian PUPR dibayarkan secara penuh membutuhkan proses panjang.
"Tukin itu kan prosesnya juga panjang, tukin itu ditetapkan oleh presiden. Ya nanti ini dari bawah ini setuju gak? Menpan (Menteri PANRB) setuju, (Menteri) Keuangan ngecek, ada duitnya gak? 'oh, duitnya ada, nanti diambil dari anggaran PU sendiri'," kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (11/12/2023).
Baca Juga: Bahlil Minta Tukin Kementerian Investasi Dinaikkan, Jokowi: Saya Urus
1. Menteri PANRB ajukan permohonan ke Jokowi
Zainal menerangkan, Menteri PANRB menindaklanjuti usulan Kementerian PUPR dengan menyampaikan permohonan inisiatif kepada Presiden.
Selanjutnya akan ada harmonisasi rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai pembayaran tukin Kementerian PUPR sebesar 100 persen.
"Jadi, Menpan minta inisiatif ke Bapak Presiden, nanti setujui, baru diproses, nanti ada harmonisasi lagi kayak gitu," sebutnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Kalah Besar dari Ditjen Pajak, Bahlil Minta Tukin Instansinya Naik