Apa itu Payment ID? Ini Fungsi, Cara Kerja, dan Risikonya

Apa itu Payment ID? Pada dasarnya, Payment ID adalah salah satu layanan sistem pembayaran digital berupa kode unik yang terdiri dari kombinasi sembilan karakter huruf dan angka yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Payment ID akan menghubungkan semua aktivitas keuangan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) lewat rekening bank, dompet digital, kartu kredit, atau platform pembayaran lainnya yang dimiliki. Jadi, Bank Indonesia dapat melacak detail pemasukan dan pengeluaran setiap orang, mulai dari asal penghasilan, utang, hingga pinjol dan investasi.

Payment ID targetnya akan diimplementasikan secara bertahap mulai 2027 mendatang. Lalu, tahap berikutnya pada 2029 dan bekerja sama dengan berbagai lembaga.

Idealnya, Payment ID berfungsi sebagai alat atau sistem identifikasi dan autentikasi transaksi untuk menghubungkan profil nasabah dengan aktivitas transaksi keuangannya. Sistem Payment ID nantinya dapat mendeteksi fraud dan menilai kesehatan keuangan seseorang secara lebih akurat, dibandingkan SLIK OJK.

Dalam rancangannya, Payment ID memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai kunci autentikasi data dalam pemrosesan transaksi, kunci identifikasi dalam membangun data profil penyelenggara sistem pembayaran, dan kunci unik antara data profil seseorang dan data transaksi.

Cara kerja Payment ID adalah dengan menggunakan skema persetujuan oleh nasabah. Contohnya, dalam proses pengajuan kredit, lembaga perbankan akan mengirimkan permintaan persetujuan ke ponsel nasabah. Jika disetujui, sistem akan membuka akses profil keuangan nasabah tersebut melalui BI-Payment Info, sehingga perbankan bisa mengakses informasi di dalamnya.

Supaya menjamin privasi nasabah, data tersebut hanya bisa diakses jika nasabah memberikan izin melalui notifikasi yang dikirim ke ponselnya.

Sedangkan untuk penyaluran bansos, Payment ID bisa dipakai untuk melakukan verifikasi kelayakan penerimanya. Untuk fungsi ini, data tersebut hanya bisa diakses oleh lembaga yang berwenang seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

Terlepas dari fungsi dan manfaatnya, rencana peluncuran Payment ID ini menimbulkan sejumlah kritik dari masyarakat. Terutama terkait risiko-risiko penerapan Payment ID terhadap masyarakat. Berikut di antaranya:

1. Risiko profiling dan potensi diskriminasi ekonomi masyarakat. Data yang dikumpulkan pemerintah ini berpotensi menyebabkan klasifikasi risiko kredit yang tidak adil hingga diskriminasi dalam layanan keuangan.

2. Risiko keamanan siber seperti pemblokiran karena kesalahan sistem atau aturan yang belum jelas, hingga kebocoran data skala nasional.

3. Risiko kehilangan privasi finansial dan penyalahgunaan data untuk kepentingan politik.

1. Apa saja transaksi yang dipantau Payment ID?

   Payment ID dapat mengetahui data transaksi setiap orang dari berbagai sumber keuangan seperti rekening bank, kartu kredit, dompet digital, pinjaman online, hingga investasi.

2. Kenapa Payment ID batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025?

   Payment ID batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025 karena masih dalam sandbox atau lingkungan uji coba yang digunakan untuk tahap pengembangan software, teknologi, atau regulasi.

3. Kapan Payment ID diberlakukan?

   Bank Indonesia mengatakan bahwa Payment ID akan diberlakukan secara bertahap mulai 2027.