Plutokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai orang kaya
Kebijakan dalam plutokrasi cenderung menguntungkan kelompok kaya
Plutokrasi berbeda dengan oligarki, yang kekuasaannya tidak selalu dipegang oleh orang kaya
Jakarta, IDN Times - Plutokrasi sering disebut sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan orang kaya. Sistem tersebut dinilai bisa membuat kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok kaya dibanding masyarakat umum.
Berikut ulasan lengkapnya dilansir Investopedia!
Plutokrasi tidak selalu hadir secara terang-terangan. Sistem tersebut bisa terbentuk ketika orang kaya memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan, sumber daya, dan kekuasaan politik.
Kondisi itu membuat kebijakan yang muncul cenderung berfokus pada kepentingan mereka. Dalam praktiknya, partisipasi politik dalam plutokrasi sering kali terbatas hanya untuk mereka yang memiliki kekayaan atau dukungan dari kelompok kaya.
Hal tersebut bisa berbentuk aturan resmi maupun hambatan tidak langsung melalui regulasi yang membutuhkan biaya besar untuk terlibat dalam politik.
Kebijakan yang dibuat dalam sistem plutokrasi biasanya tidak secara terbuka menyatakan keberpihakan kepada orang kaya. Namun, hasilnya sering kali memberikan keuntungan bagi kelompok tersebut.
Contohnya bisa dilihat dari pendanaan kampanye politik, lobi hukum, hingga aktivitas sosial yang dilakukan individu atau perusahaan kaya.
Kebijakan yang dihasilkan bisa dibungkus dengan alasan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, atau keadilan sosial, tetapi tetap memberikan manfaat lebih besar bagi kelompok berduit.
Meski sama-sama berpusat pada kelompok kecil, plutokrasi berbeda dengan oligarki. Oligarki berarti kekuasaan dipegang oleh sekelompok orang, yang tidak selalu kaya.
Oligarki bisa berupa pemerintahan militer, komite revolusioner, atau kelompok teknokrat. Hanya ketika kelompok kecil itu terdiri dari orang kaya, barulah disebut plutokrasi.