AS Izinkan Penjualan Minyak Venezuela ke Sektor Swasta Kuba
- Pemerintah AS resmi mengizinkan penjualan minyak Venezuela ke sektor swasta Kuba untuk meredakan krisis energi, dengan pengawasan ketat agar tidak melibatkan entitas pemerintah atau militer Kuba.
- Krisis energi di Kuba menyebabkan gangguan besar pada layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi, termasuk terhentinya operasi rumah sakit serta terbatasnya pasokan bahan bakar penting.
- AS mengambil alih pendapatan minyak Venezuela guna menjaga stabilitas kawasan dan memastikan distribusi minyak dilakukan secara transparan di bawah pengawasan Departemen Keuangan.
Jakarta, IDN Times - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan kebijakan baru pada Rabu (25/2/2026), yang mengizinkan perusahaan internasional untuk menjual kembali minyak asal Venezuela ke wilayah Kuba. Langkah strategis ini diambil sebagai solusi atas krisis energi dan kelangkaan bahan bakar akut yang melanda negara tersebut.
Kondisi krisis ini memuncak setelah Washington mengambil alih kendali penuh atas ekspor minyak Venezuela menyusul penangkapan Nicolas Maduro pada awal Januari tahun ini. Kebijakan tersebut menandai pergeseran signifikan dalam strategi tekanan maksimum pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Kuba melalui pembukaan jalur distribusi energi khusus bagi sektor non-pemerintah.
Meskipun AS tetap mempertahankan blokade ketat terhadap institusi negara dan militer Kuba, izin ini fokus pada pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
1. AS terbitkan panduan izin penjualan minyak Venezuela ke sektor swasta Kuba
Kantor Pengawasan Aset Asing atau OFAC resmi menerbitkan panduan terbaru mengenai kebijakan perizinan khusus untuk penjualan minyak mentah dan produk olahan asal Venezuela ke wilayah Kuba. Kebijakan ini diumumkan dengan tujuan utama mendukung kebutuhan komersial dan kemanusiaan di sektor swasta Kuba. Langkah tersebut merupakan bentuk solidaritas pemerintah AS terhadap rakyat Kuba, dengan syarat ketat transaksi tidak boleh melibatkan militer, layanan intelijen, atau entitas pemerintah yang masuk dalam daftar hitam.
Pemerintah AS merancang kebijakan ini untuk memastikan pasokan energi benar-benar sampai ke tangan warga sipil dan pelaku usaha independen. Untuk menjamin transparansi, perusahaan pemegang lisensi wajib mematuhi mekanisme kontrol keuangan yang ketat, termasuk menyetorkan pendapatan hasil penjualan ke dalam rekening bank yang dipantau langsung oleh pemerintah AS.
Melalui penerapan aturan baru ini, Washington berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat sipil yang terdampak krisis energi tanpa memberikan keuntungan bagi rezim penguasa. Fokus utama dari izin khusus ini adalah memulihkan produktivitas usaha kecil dan menengah serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini terganggu oleh pemadaman listrik. Dengan pengawasan ketat pada setiap jalur distribusi, kebijakan ini diharapkan menjadi solusi efektif bagi krisis kemanusiaan di negara tersebut sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi sektor swasta di Kuba.
2. Krisis energi parah ancam kelangsungan sistem kesehatan di Kuba
Krisis energi yang dipicu oleh penghentian pasokan minyak dari Venezuela sejak Januari 2026 telah menyebabkan sistem kesehatan Kuba berada di ambang keruntuhan total. Kelangkaan bahan bakar yang terjadi saat ini berakibat fatal pada operasional generator rumah sakit, ambulans, dan pesawat pengangkut pasokan medis yang sangat krusial bagi keselamatan jiwa. Kondisi ini membuat fasilitas kesehatan kesulitan menjalankan prosedur medis darurat bagi masyarakat luas.
Menteri Kesehatan Kuba, José Ángel Portal Miranda, memberikan peringatan keras, situasi ini mengancam keselamatan manusia secara mendasar. Berdasarkan data terkini, sekitar 16 ribu pasien kanker terhambat mendapatkan perawatan radioterapi, sementara lebih dari 12 ribu pasien lainnya kesulitan mengakses layanan kemoterapi akibat pemadaman listrik yang tidak menentu.
"Kami menghadapi pengepungan energi dengan implikasi langsung terhadap kehidupan warga Kuba, terhadap kehidupan keluarga Kuba," kata Portal Miranda.
Dampak krisis ini juga merambah ke sektor sanitasi dan pendidikan, di mana tumpukan sampah mulai memenuhi kota Havana karena hanya sekitar 41 persen armada truk pengangkut yang masih dapat beroperasi. Selain itu, banyak sekolah terpaksa ditutup dan berbagai jadwal penerbangan internasional ditangguhkan akibat ketiadaan bahan bakar pesawat atau avtur.
3. AS ambil alih kendali pendapatan minyak Venezuela untuk amankan stabilitas kawasan
Presiden Donald Trump mengambil langkah tegas melalui perintah eksekutif untuk mengamankan seluruh pendapatan dari sumber daya alam Venezuela guna memastikan stabilitas ekonomi di bawah otoritas transisi yang baru. Dalam kebijakan ini, pemerintah AS menegaskan, minyak Venezuela tidak akan lagi dikirim secara cuma-cuma ke Kuba. Sebaliknya, komoditas tersebut akan dijual di pasar internasional dengan harga pasar yang wajar di bawah pengawasan ketat Departemen Keuangan AS.
Dalam pidato State of the Union, Presiden Trump mengonfirmasi, AS telah menerima sekitar 80 juta barel minyak dari Venezuela yang kini diposisikan sebagai mitra strategis baru untuk memulihkan produksi minyak regional. Sekretaris Negara Marco Rubio menambahkan, pengendalian aliran minyak ini merupakan bagian dari strategi "karantina minyak" guna mendorong perubahan politik di Havana.
