Ilustrasi asuransi. (Pexels/Rawpixel)
Herman menegaskan untuk memperkuat industri asuransi, pemerintah melanjutkan reformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) beserta perubahannya pada 2026.
"Reformasi tersebut mencakup penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan persyaratan permodalan dan manajemen risiko, serta penyempurnaan perlindungan bagi pemegang polis," kata Herman.
Salah satu agenda utama reformasi tersebut adalah Program Penjaminan Polis (PPP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan perubahan UU P2SK, LPS memiliki kewenangan menangani perusahaan asuransi setelah ditetapkan dalam status resolusi, tanpa harus menunggu pencabutan izin usaha.
Dalam proses resolusi, LPS dapat mengalihkan aset dan kewajiban perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi penerima atau perusahaan asuransi perantara (bridge insurer), membayar klaim yang dijamin, serta mengelola kontrak asuransi yang masih berjalan.
Program penjaminan tersebut mencakup unsur proteksi dalam produk asuransi, tetapi tidak termasuk unsur investasinya. Program ini juga mengecualikan asuransi sosial dan asuransi wajib.
Di sisi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat ketahanan industri melalui penerapan persyaratan ekuitas minimum baru secara bertahap. Tahap pertama pemenuhan ketentuan tersebut ditargetkan pada akhir 2026.
OJK juga menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta POJK Nomor 19 Tahun 2026 tentang Integritas Pelaporan Keuangan.
Penguatan regulasi tersebut turut didukung penerapan PSAK 117 yang mengacu pada standar internasional IFRS 17. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kerangka permodalan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan industri asuransi.