Bahlil Berharap OSS Akan Mampu Menekan Angka Pengangguran

Bahlil mengatakan bahwa saat ini jumlah pengangguran di Indonesia cukup tinggi, mencapai tujuh juta orang. Padahal, katanya, jumlah lowongan pekerjaan cukup terbatas. Oleh karenanya, ia menyebut bahwa kehadiran pengusaha-pengusaha baru yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan.

“Hari ini orang pengangguran republik Indonesia 7 juta existing, 2,5 juta angkatan kerja per tahun, 6 juta itu adalah hasil PHK dari COVID-19. Jumlah penerimaan pegawai negeri per tahun dengan TNI, Polri dan BUMN, nggak lebih dari 800 ribu. Ada 15,2 juta yang harus kita dorong untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Menurut Bahlil, kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan mampu mengubah kondisi ini, di mana mampu mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru. Apalagi saat ini semua aturan sudah menjadi lebih mudah.

“Nah, UU Cipta Kerja ini adalah dijadikan sebagai instrumen untuk orang menjadi pengusaha, agar menciptakan lapangan pekerjaan, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita,” katanya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa pendapatan negara saat ini adalah 76 persen dari pajak, di mana pajak paling besar adalah pajak badan usaha. Oleh karenanya, menurutnya, mempersulit izin pengusaha berarti sama dengan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau kita menahan izin pengusaha, itu sama dengan menahan pendapatan negara. Kalau kita menahan izin pengusaha, itu sama dengan menahan pencipta lapangan pekerjaan dan juga menahan tingkat kemudahan berusaha,” katanya.

“Tapi kalau pengusaha yang bagus. Tapi kalau pengusaha yang pencak silatnya banyak wajib kita tahan supaya jangan membuat masalah di negara ini. Jangan juga diartikan bahwa pengusaha ini baik semua,” tambahnya.

Dalam pemaparannya, Bahlil menceritakan bahwa ia menyadari sulitnya perizinan di Indonesia sebelum diciptakannya sistem OSS-RBA. Namun kini, berkat adanya OSS-RBA yang merupakan intisari dari UU Cipta Kerja, maka semua perizinan bisa menjadi lebih mudah.

“Kenapa sih UU Cipta Kerja itu dibuat? UU Cipta Kerja itu adalah rangkuman pada pasal-pasal yang tumpang tindih terkait dengan bagaimana memudahkan dunia usaha, yang digabungkan dalam 79 undang-undang menjadi satu undang-undang yang namanya Cipta Kerja,” terangnya.

Ia juga mengatakan bahwa implementasi dari sistem ini sangatlah sederhana, dapat dilakukan secara online, sehingga menciptakan pemerataan. Ia juga yakin sistem ini akan membawa dampak baik pada peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business-EODB) Indonesia karena memberikan empat hal yang dibutuhkan pengusaha, yakni kepastian waktu dalam hal mengurus izin, kemudahan dalam mengurus izin, transparansi dan efisiensi.

“Harus diakui bahwa sebelumnya kita punya EODB, tingkat kemudahan berusaha kita itu, nggak naik-naik, katanya.

“Nah bayangkan, dulu izin di Republik Indonesia ini, kalau kita tawaf di Mekah itu jelas berapa kali putaran dan berapa menit. Kalau tawaf di kementerian lembaga, itu hanya Tuhan, dan yang tukang ketik surat dan yang tanda tangan surat (yang tahu) kapan selesai izinnya. Jadi gimana kita bisa survive, bisa berkompetisi dengan negara-negara lain?” tandasnya.