Jakarta, IDN Times - Bank Danamon memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan melebar mencapai 2,89 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun 2026.
Peningkatan ini seiring meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah pada kuartal IV-2026, bahkan proyeksi defisit juga lebih besar dibandingkan target dalam APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz mengatakan, pelebaran defisit diperkirakan berlanjut karena pemerintah masih harus merealisasikan belanja dalam jumlah besar menjelang akhir tahun.
Dalam analisisnya, Bank Danamon mencatat defisit APBN per Oktober mencapai Rp379,3 triliun atau bertambah Rp60 triliun sepanjang Oktober 2026.
"Tapi posisi defisit tersebut masih lebih rendah Rp100 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ungkapnya, Sabtu (14/11/2026).
Di sisi lain, Bank Danamon memperkirakan belanja nonbunga pemerintah pada kuartal IV-2026 mencapai Rp1.144 triliun.
Nilai tersebut meningkat Rp69 triliun atau 6,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pengadaan barang dan jasa serta pencairan berbagai program prioritas pemerintah diperkirakan tetap menjadi penopang utama belanja.
"Dorongan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan mulai melambat dibandingkan kuartal III-2026," ungkapnya.
Di sisi penerimaan, pembayaran pengembalian pajak (restitusi) yang masih tertunda pada tahun ini berpotensi menekan pertumbuhan penerimaan pajak bersih.
Kondisi tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendorong pelebaran defisit APBN hingga akhir tahun.
Sementara itu, realisasi pendapatan negara dan hibah hingga Oktober 2026 sebenarnya masih menunjukkan pertumbuhan kuat. Pendapatan negara dan hibah tumbuh 23,9 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp2.618 triliun.
Pertumbuhan tersebut ditopang penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik 26,1 persen YoY menjadi Rp794 triliun dan pajak penghasilan (PPh) yang tumbuh 17,2 persen menjadi Rp942 triliun.
Di sisi lain, belanja negara meningkat 15,6 persen YoY menjadi Rp2.997 triliun. Kenaikan terutama berasal dari belanja pemerintah pusat yang tumbuh 24,7 persen menjadi Rp2.344 triliun.
Tekanan fiskal juga datang dari subsidi dan kompensasi energi. Realisasinya mencapai Rp416 triliun hingga Oktober 2026, meningkat 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Bank Danamon mencatat, lebarnya selisih harga jual BBM bersubsidi dengan harga keekonomian serta peningkatan volume konsumsi BBM bersubsidi berpotensi mempertahankan tingginya beban subsidi pemerintah.
Dengan perkembangan tersebut, Bank Danamon menilai kebutuhan belanja pada akhir tahun dan pembayaran restitusi pajak akan menjadi faktor penting yang menentukan posisi defisit APBN 2026.