Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Bank Dunia Soroti Ancaman dari Krisis Pasokan Minyak terhadap Ekonomi
Ilustrasi harga minyak (IDN Times/Arief Rahmat)
  • Bank Dunia menilai gangguan pasokan minyak dan jalur pengiriman global bisa menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia, memicu inflasi, serta memperbesar beban subsidi dan impor energi.
  • Lembaga tersebut menyoroti implementasi reformasi struktural yang belum optimal, karena dapat memperlemah pasar tenaga kerja dan mengurangi daya dorong konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi.
  • Meski ada risiko, Bank Dunia melihat peluang pemulihan lewat normalisasi pasokan minyak, perbaikan perdagangan, dan reformasi berkelanjutan yang bisa meningkatkan pertumbuhan PDB Indonesia pada 2026.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Bank Dunia bilang minyak susah didapat, jadi harga energi dan pupuk bisa naik. Kalau itu terjadi, uang negara bisa habis lebih cepat dan ekonomi Indonesia bisa melambat. Tapi kalau minyaknya nanti lancar lagi dan kiriman barang dunia membaik, ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Sekarang semua orang masih menunggu keadaan jadi lebih baik.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Bank Dunia menilai prospek ekonomi Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko, terutama yang berasal dari faktor eksternal. Dengan adanya gangguan berkepanjangan pada pasokan minyak dan jalur pengiriman global berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026.

1. Gangguan pasokan minyak kerek harga energi dan pupuk

Logo World Bank (www.worldbank.org)

Bank Dunia menyebut gangguan pasokan minyak diperkirakan akan mendorong kenaikan harga energi dan pupuk yang pada akhirnya meningkatkan inflasi, memperbesar beban subsidi pemerintah, serta menaikkan tagihan impor.

Di saat yang sama, perlambatan permintaan global berisiko menekan kinerja ekspor dan mengurangi aliran Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia. Kondisi tersebut dapat diperparah oleh tingginya imbal hasil obligasi dan premi risiko global yang meningkatkan biaya pinjaman, menekan nilai tukar rupiah, serta mempersempit ruang fiskal pemerintah.

"Bank Dunia memperkirakan, dalam skenario tersebut, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia dapat berkurang sekitar 0,2 hingga 0,3 poin persentase pada periode 2027–2028," jelasnya.

2. Implementasi reformasi struktural tidak optimal

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (Dok. IDN Times)

Selain risiko eksternal, Bank Dunia juga menyoroti tantangan dari dalam negeri. Menurut lembaga tersebut, implementasi reformasi struktural yang tidak optimal dapat meningkatkan kerentanan pasar tenaga kerja dan menghambat penciptaan lapangan kerja, terutama bagi kelompok kelas menengah.

Kondisi itu berpotensi menambah tekanan terhadap konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3. Masih ada peluang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (Dok. IDN Times)

Meski demikian, Bank Dunia melihat masih terdapat peluang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari perkiraan dasar.

Prospek positif tersebut terutama berasal dari kemungkinan pemulihan pasokan minyak dan normalisasi arus pengiriman global yang berlangsung lebih cepat.

"Dalam skenario yang lebih baik, penurunan harga minyak, membaiknya neraca perdagangan, serta pulihnya kepercayaan investor dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2 hingga 0,4 poin persentase pada 2026," tuturnya.

Bank Dunia juga mencatat sejumlah faktor lain yang berpotensi menjadi katalis pertumbuhan, antara lain kenaikan harga komoditas, percepatan implementasi perjanjian perdagangan yang baru disepakati, serta keberlanjutan reformasi deregulasi yang dilakukan pemerintah.

Dengan berbagai ketidakpastian tersebut, Bank Dunia menilai arah pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi global serta konsistensi pelaksanaan reformasi struktural di dalam negeri.

Editorial Team

Related Article