Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah rumor yang beredar di pasar mengenai potensi penurunan peringkat utang (sovereign rating) Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings.
Menurutnya, isu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan menjadi salah satu sentimen yang memengaruhi pergerakan pasar keuangan dalam beberapa hari terakhir.
Purbaya mengatakan, dirinya bahkan dijadwalkan bertemu dengan perwakilan S&P pada malam ini, sehingga kabar mengenai kemungkinan penurunan peringkat dinilai terlalu dini.
"Saya pikir banyak rumor di dalam negeri. Ketika S&P datang ke sini, langsung muncul rumor bahwa S&P akan menurunkan peringkat Indonesia. Padahal saya baru mau ketemu malam, ini" ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut dia, rumor tersebut turut memengaruhi sentimen pelaku pasar di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Ia mengungkapkan telah lebih dulu bertemu dengan pihak S&P saat berada di Washington DC, Amerika Serikat. Dari pertemuan tersebut, Purbaya menilai pemahaman lembaga pemeringkat tersebut terhadap kondisi ekonomi Indonesia semakin baik.
Karena itu, ia optimistis kondisi fiskal Indonesia tetap kuat dan tidak menunjukkan adanya persoalan yang dapat memicu penurunan peringkat utang negara.
"Kalau melihat kondisi fiskal kita, saya sih enggak ada masalah," ujarnya.
Di tengah beredarnya rumor tersebut, S&P baru saja menetapkan peringkat kredit penerbit jangka panjang 'BBB' dan peringkat jangka pendek 'A-2' kepada PT Danantara Investment Management (DIM). Outlook yang diberikan adalah stabil, sejalan dengan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia.
Dalam laporannya, S&P menjelaskan peringkat DIM disamakan dengan peringkat sovereign Indonesia karena adanya asumsi bahwa pemerintah akan memberikan dukungan yang memadai dan tepat waktu kepada perusahaan tersebut.
"Kami dapat menurunkan peringkat DIM apabila kami mengambil tindakan serupa terhadap peringkat sovereign Indonesia," tulis S&P dalam laporannya.
Peringkat S&P terhadap DIM mencerminkan pandangan, bahwa terdapat kemungkinan yang hampir pasti Pemerintah Indonesia akan memberikan dukungan luar biasa yang memadai dan tepat waktu kepada perusahaan apabila dibutuhkan.
"Oleh karena itu, kami menyamakan peringkat DIM dengan peringkat kredit sovereign Indonesia (BBB/Stable/A-2)," tulis S&P.
S&P menegaskan, pernyataan tersebut merupakan bagian dari metodologi pemeringkatan yang mengaitkan peringkat DIM dengan peringkat kredit Indonesia sebagai negara.
BPI Danantara dibentuk melalui undang-undang pada Februari 2025 sebagai badan hukum yang sepenuhnya dimiliki pemerintah. Lembaga tersebut memiliki mandat mengelola aset BUMN bersama Badan Pengelola BUMN, melalui kepemilikan 99 persen saham pemerintah pada perusahaan-perusahaan pelat merah.
S&P memperkirakan sumber pendanaan utama DIM dalam beberapa tahun mendatang akan berasal dari dividen tahunan BUMN yang disalurkan melalui BPI Danantara.
BPI Danantara juga bertugas menginvestasikan aset pemerintah dalam proyek domestik maupun internasional guna menghasilkan imbal hasil jangka panjang yang berkelanjutan serta mendukung prioritas pembangunan pemerintah di delapan sektor strategis. DIM, sebagai anak usaha yang sepenuhnya dimiliki BPI Danantara, merupakan kendaraan utama (principal vehicle) untuk menjalankan mandat investasi tersebut.
"Kami mengestimasi pembayaran dividen BUMN mencapai 5 miliar dolar AS hingga 6 miliar dolar AS per tahun. Dividen yang tersedia bagi DIM merupakan jumlah bersih setelah dikurangi kebutuhan dukungan keuangan kepada BUMN," tulis S&P.