Bappenas Dapat Anggaran Rp2,59 Triliun, Mayoritas untuk Gaji Pegawai
- Bappenas mendapat anggaran Rp2,59 triliun untuk tahun 2026
- Mayoritas anggaran digunakan untuk gaji pegawai dan program perencanaan pembangunan nasional
Jakarta, IDN Times – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mendapat pagu anggaran sebesar Rp2,59 triliun pada tahun 2026. Jumlah ini mendekati usulan semula, yakni Rp2,78 triliun.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengatakan, anggaran tersebut akan terbagi ke dalam dua program utama, yaitu program dukungan manajemen sekitar Rp1,53 triliun dan program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp1,07 triliun.
"Pagu anggaran 2026 sebesar Rp2,59 triliun. Anggaran ini terbagi menjadi dua program utama, yaitu program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp1,07 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp1,53 triliun," kata dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI, Rabu (3/9/2025).
1. Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja mencapai Rp619,4 miliar
Berdasarkan bahan paparan, program dukungan manajemen mencakup pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp619,4 miliar, sewa gedung Rp330 miliar, operasi pegawai Rp36 miliar, serta dukungan pelayanan sebesar Rp542,3 miliar.
Sementara itu, anggaran program perencanaan pembangunan nasional akan digunakan untuk berbagai tugas Bappenas. Mulai dari pengawalan percepatan pertumbuhan ekonomi, koordinasi pencapaian SDGs, hingga program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan, dan pembangunan sekolah unggul.
"Anggaran ini untuk membiayai tugas-tugas Bapenas seperti fungsi satu data, SDGs, serta pengawalan perencanaan pelaksanaan program hasil terbaik cepat," kata dia.
2. Dukungan terhadap trisula pembangunan
Ia menambahkan, Bappenas akan terus mendukung trisula pembangunan Presiden Prabowo, yakni, penurunan kemiskinan, pengembangan SDM berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan.
"Penurunan jumlah orang miskin adalah salah satu tugas penting, mulai dari penyusunan tata kelola data, peta jalan menuju Indonesia Sejahtera, hingga grand design graduasi kemiskinan menuju kesejahteraan juga termasuk digitalisasi pendidikan," kata dia.
Untuk pengembangan SDM, Rachmat mengatakan, Bappenas menyiapkan peta jalan pendidikan, kerangka kebijakan riset nasional, hingga peta pendanaan dan pemenuhan gizi nasional.
3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas
Lebih lanjut, Bappenas akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkualitas. Upaya ini mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi yang selama ini menjadi fokus kerja lintas lembaga. Termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pencatat data resmi dan Kementerian Dalam Negeri yang berperan dalam pengendalian inflasi di tingkat daerah.
Selain menjaga stabilitas ekonomi, Bappenas juga menekankan pentingnya pertumbuhan yang berkualitas melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah pengembangan sektor pariwisata yang dinilai mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di berbagai wilayah.
"Dalam kaitan dengan pertumbuhan yang berkualitas, pengembangan pariwisata menjadi penting, pengembangan ekosistem yang berkaitan dengan penyusunan roadmap blockchain untuk sektor publik hingga peta jalan pengembangan basis data, UMKM, dan ekonomi hijau," ujar dia.
Pemerintah juga tengah menyusun roadmap pengembangan teknologi blockchain untuk sektor publik, serta peta jalan pengembangan basis data nasional. Upaya ini dilakukan guna menciptakan ekosistem digital yang mendukung pemberdayaan UMKM dan percepatan ekonomi hijau di Indonesia.
"Dengan berbagai inisiatif ini, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tinggi, tetapi juga merata, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat global," ucap Rachmat.
