Bappenas: Ketergantungan Daerah pada TKD Masih Tinggi

02 Sep 2025, 20:45 WIB

Triyan Pangastuti

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Intinya sih...

Bappenas mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret guna memperkuat fondasi keuangan dan meningkatkan kemandirian fiskal.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengusulkan agar pendapatan daerah dioptimalkan dan pemerintah daerah perlu merumuskan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Belanja daerah seharusnya lebih difokuskan pada kegiatan yang produktif dan berdampak langsung terhadap pembangunan, bukan semata belanja rutin.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut pemerintah daerah (pemda) masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyampaikan, rata-rata proporsi transfer ke daerah mencapai 59,6 persen dari total pendapatan provinsi, dan bahkan melonjak hingga 85,1 persen untuk kabupaten/kota. Selain itu, 68 persen belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional yang bersifat rutin.

“Tantangan tersebut mencakup tingginya ketergantungan terhadap dana transfer, rendahnya kemandirian fiskal, serta belanja daerah yang masih didominasi oleh pengeluaran rutin,” ujar Rachmat dalam rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Selasa (2/9/2025).

1. Pemerintah daerah perlu perkuat fondasi keuangan

Rachmat Pambudy jadi salah satu orang yang datangi rumah Presiden Terpilih, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (IDN Times/Tata Firza)

Terkait tantangan tersebut, Bappenas mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret guna memperkuat fondasi keuangan dan meningkatkan kemandirian fiskal.

“Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan amanah pembangunan, di mana seluruh dokumen perencanaan diarahkan pada strategi penguatan fondasi keuangan daerah,” ujarnya.

2. Perlu rumuskan strategi tingkatkan pendapatan asli daerah

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)

Rachmat mengusulkan agar pendapatan daerah dioptimalkan dan pemerintah daerah perlu merumuskan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, antara lain melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan aset daerah secara produktif.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk mengembangkan inovasi dalam pendanaan untuk mendukung program pembangunan daerah.

"Keberhasilan keuanagn daerah memerlukan dukungan pemerintah daerah agar menyusun rencana sinergi pendanaan agar selaras dengan kebijaksanaan nasional termasuk memastikan kesiapan dan dokumen serta menentukan skala prioritas lebih tajam," ujarnya.

3. Belanja daerah harus difokuskan pada kegiatan produktif

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Di sisi lain, belanja daerah seharusnya lebih difokuskan pada kegiatan yang produktif dan berdampak langsung terhadap pembangunan, bukan semata belanja rutin.

Rachmat menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memerlukan dukungan sinkronisasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran berjalan selaras demi mencapai target pembangunan secara efektif dan akuntabel..