Bappenas Sampaikan Keprihatinan Usai Rumah Sri Mulyani Dijarah

02 Sep 2025, 14:33 WIB

Rachmat Pambudy jadi salah satu orang yang datangi rumah Presiden Terpilih, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (IDN Times/Tata Firza)

Intinya sih...

Rumah Sri Mulyani dijarah pada hari Minggu.
Jika hak konstitusional dilanggar, masyarakat bisa tempuh jalur hukum.
Sistem demokrasi di Indonesia beri ruang penyelesaian lewat jalur hukum bukan anarki.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas musibah yang terjadi beberapa hari lalu. Kejadian tersebut disebut tidak hanya berdampak pada masyarakat luas, tetapi juga menimpa orang-orang terdekat, termasuk rekan dari Kabinet Merah Putih (Menteri Keuangan, Sri Mulyani).

"Kita sama-sama menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Kejadian beberapa hari lalu tak hanya menimpa saudara-saudara sekalian yang jauh, bahkan juga yang paling dekat. Rekan-rekan kita juga mengalami musibah, khususnya rekan dari Kabinet Merah Putih," ujar Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa (2/9/2025).

Rachmat Pambudy berharap peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. "Kami sampaikan rasa keprihatinan yang mendalam kepada rekan-rekan yang tertimpa musibah pada kejadian waktu lalu. Semoga ini menjadi pelajaran kita semua dan kita selalu dalam lindungan Allah SWT," ucapnya.

1. Rumah Sri Mulyani dijarah pada hari Minggu

Potret Rumah Menkeu Sri Mulyani Usai Dijarah Kelompok Tak Dikenal. (Dok/ANTARA).

Sebelumnya, kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro dijarah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pada Minggu (31/8/2025). Aksi penjarahan ini diduga berkaitan dengan kejadian serupa yang menimpa kediaman sejumlah anggota DPR RI.

Melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sri Mulyani menyampaikan ucapan terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral yang diberikan oleh berbagai pihak dalam menghadapi musibah tersebut. Ia mengakui, membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah, terjal, penuh tantangan, dan sering kali berbahaya. Menurut dia, para pendahulu bangsa pun telah melalui jalan yang sama.

"Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur," ujar Sri Mulyani.

2. Jika hak konstitusional dilanggar, masyarakat bisa tempuh jalur hukum

Potret Rumah Menkeu Sri Mulyani Usai Dijarah Kelompok Tak Dikenal. (Dok/ANTARA).

Ia menegaskan pentingnya menjalankan tugas kenegaraan dengan menjunjung tinggi konstitusi, etika, dan integritas. Sri Mulyani menekankan, sebagai pejabat negara, dirinya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kepentingan atau selera pribadi.

"Sebagai pejabat negara, saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua undang-undang. Ini bukan ranah atau selera pribadi. Undang-undang disusun dengan melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan," kata dia.

Ia pun mengingatkan, jika masyarakat merasa hak konstitusionalnya dilanggar, tersedia jalur hukum melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah banyak dilakukan sebelumnya.

3. Sistem demokrasi di Indonesia beri ruang penyelesaian lewat jalur hukum bukan anarki

Demo massa AKBAR Sumut di depan DPRD Sumut, Senin (1/9/2025) (IDN Times/Prayugo Utomo)

Sri Mulyani mengatakan, apabila dalam pelaksanaannya undang-undang dianggap menyimpang, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan, hingga ke Mahkamah Agung. Menurut dia, sistem demokrasi Indonesia yang beradab memberikan ruang penyelesaian masalah melalui jalur hukum, bukan dengan aksi anarki atau intimidasi.

"Itulah sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Memang belum dan tidak akan pernah sempurna. Karena itu, tugas kita bersama adalah terus memperbaiki kualitas demokrasi secara beradab bukan dengan anarki, intimidasi, ataupun represi," kata dia.

Menurut Sri Mulyani, tugas negara harus dijalankan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta harus bebas dari praktik korupsi.

“Ini adalah kehormatan sekaligus tugas yang luar biasa mulia. Tugas ini tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan kebijaksanaan, empati, serta kepekaan untuk mendengar dan memahami suara masyarakat. Sebab, hal ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa,” kata dia.