Belanja Negara Dipercepat, Realisasinya Rp815 Triliun di Kuartal I

27 Apr 2026, 15:00 WIB

Triyan Pangastuti

Belanja Negara Dipercepat, Realisasinya Rp815 Triliun di Kuartal I

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. (IDN Times/Triyan).

Intinya Sih

Belanja negara kuartal I 2026 mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari APBN, tumbuh 31,4 persen yoy, menunjukkan percepatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Penerimaan negara sebesar Rp574,9 triliun tumbuh 10,5 persen, namun defisit melebar jadi Rp240,1 triliun atau 0,93 persen PDB akibat strategi percepatan belanja untuk pemerataan ekonomi.
Percepatan belanja dorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi hingga proyeksi 5,5 persen yoy, sementara peluang resesi Indonesia tetap rendah di bawah 5 persen dengan inflasi stabil di kisaran 3,48 persen.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Realisasi belanja negara pada kuartal I 2026 melonjak signifikan. Pemerintah menggelontorkan Rp815 triliun atau 21,2 persen dari pagu APBN 2026.

Angka ini tumbuh 31,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). Kenaikan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tumbuh 1,4 persen dengan realisasi Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN 2025.

“Belanja APBN tumbuh sangat tinggi, yaitu 31,4 persen secara year on year,” kata Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

1. Penerimaan negara capai Rp574,9 triliun, defisit melebar

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Di sisi lain, penerimaan negara pada kuartal I 2026 tercatat Rp574,9 triliun. Angka ini tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, belanja yang lebih besar membuat APBN mengalami defisit. Hingga akhir Maret 2026, defisit tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Defisit anggaran kita mencapai 0,93 persen. Ini menunjukkan akselerasi belanja tahun ini lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Juda Agung.

Pemerintah sengaja mengubah pola belanja agar lebih merata sepanjang tahun. Strategi ini diharapkan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Pada kuartal I, belanja negara mencapai 21 persen (dari total tahunan). Di kuartal II ditargetkan 26 persen, dan kuartal III serta IV masing-masing 26 persen. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan terjadi dalam tahun yang sama,” bebernya.

2. Percepatan belanja dorong konsumsi masyarakat

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Percepatan belanja pemerintah mulai berdampak ke sektor riil. Konsumsi masyarakat menunjukkan tren positif, terutama pada sektor barang konsumsi dan elektronik.

Data Mandiri Spending Index (MSI) mencatat peningkatan pada sejumlah sektor tersebut. Sementara itu, tingkat keyakinan konsumen tetap kuat sejak kuartal IV 2025.

Meski begitu, ada sedikit pelemahan pada Maret 2026, khususnya pada ekspektasi kondisi ekonomi ke depan.

“Memang pada Maret ada sedikit pelemahan, terutama dalam ekspektasi kondisi ekonomi ke depan. Ini kemungkinan merupakan dampak dari konflik di Timur Tengah,” ujar Juda.

Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,5 persen (yoy). Optimisme ini ditopang oleh permintaan domestik yang tetap solid.

3. Peluang resesi Indonesia di bawah 5 persen

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Di tengah ketidakpastian global, risiko resesi Indonesia dinilai tetap rendah. Pemerintah memastikan fundamental ekonomi nasional masih kuat.

"Lembaga internasional memperkirakan peluang resesi Indonesia berada di bawah 5 persen, lebih rendah dibandingkan negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,11 persen. Tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,4 persen.

"Pada kuartal I, pertumbuhan bahkan diperkirakan dapat mencapai 5,5 persen atau lebih. Dari sisi stabilitas harga, inflasi berada di level 3,48 persen, meskipun dipengaruhi oleh basis rendah pada tahun sebelumnya akibat program diskon listrik," ujarnya.