Bos Bulog Buka-bukaan Alasan Usul Margin Naik Jadi 10 Persen

Sebagai BUMN yang melaksanakan penugasan pemerintah dalam pengadaan CBP, pihaknya meminta perlakuan yang sama dengan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Rizal mengatakan, Pertamina dan PLN mendapatkan margin sebesar 10 persen dari penugasan yang dilaksanakan.

“Nah, awalnya disetujui 7 persen, awalnya 7 persen naik marginnya. Namun kami ngajukan alangkah baiknya, kita disetarakan dengan BUMN yang lain, 10 persen, baik Pertamina maupun PLN,” ucap Rizal.

Dalam menyalurkan CBP, Bulog harus mengawalinya dengan pengadaan atau pembelian beras/gabah dari petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Untuk proses pengadaan itu, Bulog mencari modal dari pinjaman bank-bank BUMN.

Setelah melakukan pengadaan, Bulog menyimpan beras itu di gudang sebagai CBP. Usai CBP disalurkan melalui program operasi pasar, bantuan sosial, bantuan pangan, atau bantuan bencana, Bulog baru mendapatkan pembayaran dari pemerintah atas pengadaan CBP.

Selama proses itu berlangsung, Bulog dikenakan bunga atas pinjaman dari bank-bank BUMN. Dengan margin yang kecil, dan pembayaran dari pemerintah yang dilakukan belakangan, serta biaya bunga yang terus menumpuk, Bulog berpotensi mencatatkan kerugian.

Pada 2025 ini, Bulog berpotensi mencatatkan kerugian hingga Rp900 miliar. Namun jika kenaikan margin direstui, Bulog berpotensi mengantongi keuntungan sebesar Rp2,1 triliun.

“Begitu dinyatakan marginnya naik 10 persen, otomatis itu sudah naik menjadi Rp2,1 triliun,” tutur Rizal.

Rizal mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menyetujui usulan Bulog itu. Namun, pemerintah masih harus menunggu rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kalau dari diskusi tadi cukup internal Rakortas, tapi ya harus presetujuan BPKP,” ucap Rizal.

Harapannya, sebelum 2025 berakhir kenaikan margin sebesar 10 persen itu bisa diketok.