Budi Gunawan: UMP Terlalu Tinggi Bisa Ganggu Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, meminta kepala daerah untuk berhati-hati setiap membuat kebijakan. Hal itu disampaikan Budi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kamis (7/11/2024).

"Berhati-hati dalam membuat kebijakan, termasuk dengan pembuatan perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak, contohnya di dalam penentuan upah minimum kabupaten/kota yang melibatkan pengusaha, buruh dan pemerintah," ujar Budi.

Dalam kesempatan itu, Budi Gunawan menyinggung soal penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang optimal. Menurutnya, apabila terlalu tinggi, bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi.

"Selanjutnya agenda kita yang paling dekat dan membutuhkan perhatian kita semua adalah pelaksanaan pilkada serentak serta penetapan UMP provinsi dan UMP kabupaten/kota," ujar Budi.

"Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan yang populis, UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita," sambungnya.

Budi mengatakan, hal itu bisa berdampak pada menurunnya rekrutmen tenaga kerja baru hingga mendorong pekerja sektor informal.

"Dan ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan," imbuhnya.