BYD Digugat di Brasil atas Pelanggaran Hak Buruh
- Jaksa Brasil menggugat BYD, produsen otomotif China, atas pelanggaran hak buruh di proyek pabriknya di Camaçari, Bahia.
- 220 pekerja China ditemukan bekerja dalam kondisi melanggar hak asasi manusia, termasuk tinggal di asrama tanpa kasur dan sanitasi buruk.
- BYD membantah tuduhan dan menyebutnya upaya mencemarkan nama baik, namun pemerintah Brasil telah menghentikan penerbitan visa kerja sementara untuk BYD.
Jakarta, IDN Times - Jaksa penutup Brasil menggugat BYD, produsen otomotif asal China, atas dugaan pelanggaran hak buruh, pada Selasa (27/5/2025). Gugatan ini menyoroti perdagangan manusia dan kondisi kerja tidak manusiawi di proyek pembangunan pabrik BYD di Camaçari, Bahia, pasar terbesar BYD di luar China.
Penyelidikan mengungkap 220 pekerja asal China bekerja dalam kondisi yang melanggar hak asasi manusia. Kasus ini menarik perhatian global dan memunculkan sorotan terhadap praktik tenaga kerja perusahaan multinasional di negara berkembang.
1. Tuduhan perdagangan manusia dan kondisi kerja buruk
Jaksa menuduh BYD dan dua kontraktornya, China JinJiang Construction Brazil dan Tecmonta Equipamentos Inteligentes, bertanggung jawab atas eksploitasi tenaga kerja. Inspeksi pada Desember 2024 menemukan para pekerja tinggal di asrama tanpa kasur, dengan sanitasi buruk dan toilet terbatas. Menurut Reuters, pekerja disebut sebagai korban perdagangan manusia internasional.
Mereka dipaksa menyerahkan paspor, dan sebagian besar upah dikirim langsung ke China. Para pekerja juga diwajibkan membayar deposit 900 dolar Amerika Serikat (AS) (Rp14,6 juta) yang baru dikembalikan setelah enam bulan bekerja, melanggar hukum ketenagakerjaan Brasil dan China. Dilansir South China Morning Post, praktik ini sebagai bentuk eksploitasi sistematis yang tidak dapat diterima.
Jaksa Fabio Leal menyatakan negosiasi dengan BYD dan kontraktor sejak Desember 2024 gagal membuahkan hasil.
“Kami terpaksa mengajukan gugatan demi keadilan bagi para pekerja,” ujarnya. Gugatan ini menuntut ganti rugi 257 juta real Brasil (Rp742,4 miliar) dan denda 50 ribu real Brasil (Rp144,4 juta) per pelanggaran.
2. Respons BYD dan upaya perbaikan
BYD membantah tuduhan dan menyebutnya upaya mencemarkan nama baik. Dalam pernyataan resmi, perusahaan menegaskan komitmen pada hukum ketenagakerjaan Brasil dan internasional. Pada Januari 2025, BYD merilis foto fasilitas baru untuk pekerja di Camaçari sebagai bentuk perbaikan.
Meski begitu, jaksa menyatakan BYD tetap bertanggung jawab atas tindakan kontraktornya. Matheus Viana dari Divisi Inspeksi Pemberantasan Kerja Paksa Brasil menegaskan bahwa BYD harus bertanggung jawab langsung atas pelanggaran di proyek mereka. Benzinga melaporkan bahwa sekitar 500 pekerja China datang dengan visa yang tidak sesuai.
Pada Jumat (3/1/2025), pemerintah Brasil menghentikan penerbitan visa kerja sementara untuk BYD akibat temuan tersebut. Keputusan ini menghambat rencana produksi pabrik Bahia yang dijadwalkan mulai Maret 2025, dilansir DW.
3. Dampak pada ekspansi global BYD
Skandal ini menjadi pukulan bagi ekspansi BYD di Brasil. Pada 2024, satu dari lima mobil BYD yang dijual di luar negeri berada di Brasil, di mana tujuh dari sepuluh kendaraan listrik berasal dari merek ini. Bloomberg mencatat dominasi tersebut membuat kasus ini mendapat sorotan dalam hubungan ekonomi China-Brasil.
Pada Rabu (8/1/2025), otoritas tenaga kerja menyebut BYD berjanji mematuhi hukum bagi pekerja yang tersisa. Namun, kepercayaan publik telah menurun, terutama setelah tuduhan serupa muncul di negara lain.
“Kasus ini mencerminkan tantangan hukum dan budaya yang dihadapi perusahaan China di luar negeri.” kata seorang analis industri, dilansir South China Morning Post.
Gugatan ini juga memicu desakan dari produsen lokal untuk mengenakan tarif lebih tinggi pada kendaraan BYD. Nikkei Asia melaporkan bahwa hingga Kamis (22/5/2025), lebih dari 7.000 unit BYD telah masuk ke Brasil, menambah tekanan pada pasar lokal. Skandal ini bisa menggagalkan ambisi BYD menjadikan Camaçari sebagai pusat produksi luar Asia.
