China Siapkan Balasan jika Uni Eropa Sahkan Aturan Made in Europe
- Pemerintah China resmi menyampaikan keberatan terhadap rencana Uni Eropa yang mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam sektor strategis melalui inisiatif 'Made in Europe', dan siap mengambil langkah balasan jika dirugikan.
- Rancangan Industrial Accelerator Act dari Uni Eropa dinilai berpotensi membatasi produsen China di sektor otomotif dan teknologi hijau, sementara Beijing menilai aturan itu diskriminatif serta bertentangan dengan prinsip WTO.
- Komisi Eropa menegaskan pentingnya asas timbal balik dalam perdagangan internasional, namun perbedaan pandangan antarnegara anggota masih muncul terkait tingkat ketatnya aturan kandungan lokal.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah China menyampaikan keberatan resmi terhadap rencana Uni Eropa (UE) yang mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam sektor strategis. Beijing menilai aturan yang dikenal dengan inisiatif "Made in Europe" tersebut bersifat diskriminatif dan menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah balasan jika regulasi itu merugikan perusahaan mereka.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) China telah mengirimkan nota keberatan kepada Komisi Eropa pada Jumat (24/4/2026). Dalam pernyataannya, kementerian menegaskan komitmen Beijing untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China dari dampak kebijakan tersebut.
1. Rancangan Industrial Accelerator Act dari Uni Eropa
Uni Eropa memperkenalkan rancangan Industrial Accelerator Act pada Maret 2026. Regulasi ini mensyaratkan perusahaan yang ingin mengakses pendanaan publik di sektor otomotif, teknologi hijau, dan baja untuk memenuhi ambang batas minimum penggunaan komponen buatan UE.
Secara tidak langsung, aturan ini berpotensi membatasi gerak produsen baterai dan kendaraan listrik asal China. Perusahaan asing diharuskan bermitra dengan entitas Eropa dan berbagi pengetahuan teknologi sebagai syarat operasi.
Merespons hal ini, Kamar Dagang China untuk Uni Eropa memandang rancangan tersebut sebagai bentuk pergeseran menuju proteksionisme.
"Ini akan memengaruhi kerja sama perdagangan antara Uni Eropa dan China," tulis perwakilan kamar dagang tersebut dalam pernyataan resminya, dilansir Daily Sabah.
Bagi UE, proposal ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memulihkan daya saing, menahan laju penurunan kapasitas industri, serta menjaga stabilitas lapangan kerja di kawasan tersebut.
2. Kekhawatiran serius China atas regulasi dari Uni Eropa
Kementerian Perdagangan China menyuarakan kekhawatiran serius dan menyebut rancangan regulasi tersebut berpotensi menciptakan diskriminasi sistemik yang bertentangan dengan prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Juru bicara kementerian menilai preferensi asal produk (EU origin) dalam pengadaan dan dukungan publik sebagai hambatan investasi yang nyata.
"Jika Uni Eropa tetap menerapkan aturan ini dan merugikan kepentingan perusahaan China, kami akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan kami," menurut pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China, dilansir The Peninsula Newspaper.
Meski demikian, Beijing menegaskan tetap membuka ruang dialog dengan UE guna mencari solusi yang saling menguntungkan sebelum mengambil tindakan balasan.
3. Komisi Eropa menekankan pentingnya asas timbal balik
Menanggapi kritik tersebut, Komisi Eropa menekankan pentingnya asas timbal balik dalam perdagangan internasional.
"Kami adalah salah satu pasar paling terbuka di dunia, dan kami mengharapkan tingkat keterbukaan yang serupa dari mitra kami," ujar salah satu juru bicara Komisi Eropa.
Pihak Brussels juga menegaskan usulan kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan kepentingan warga dan iklim bisnis Eropa, sembari tetap terbuka terhadap masukan global.
Di lingkup internal Uni Eropa, masih terdapat perbedaan pandangan. Prancis cenderung mendorong aturan kandungan lokal yang lebih ketat, sementara Jerman dan beberapa negara lain mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif. Sejumlah pihak di internal Eropa juga menyoroti risiko kenaikan biaya produksi dan potensi pembatasan akses inovasi akibat aturan ini.
Saat ini, rancangan undang-undang tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. Di sisi lain, pemerintah China terus mengomunikasikan keberatannya melalui perwakilan diplomatik di berbagai negara anggota UE.
