COP26: Uni Eropa Minta Semua Negara Terapkan Pajak Karbon

02 Nov 2021, 14:48 WIB

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. (Twitter.com/vonderleyen)

Jakarta, IDN Times – Uni Eropa (UE) meminta negara-negara untuk memberlakukan pajak karbon. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, pada konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP26 di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11/2021).

"Kita perlu menyetujui kerangka aturan yang kuat, misalnya, untuk mewujudkan pasar karbon global menjadi kenyataan. Beri harga pada karbon, alam tidak dapat membayar harga itu lagi," kata Von der Leyen, yang bergabung dengan para pemimpin dari lebih dari 100 negara di COP26, dikutip dari ANTARA.

1. Komitmen emisi nol bersih belum cukup

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tiba untuk konferensi tingkat tinggi Uni Eropa pertama setelah penyebaran penyakit virus korona (COVID-19) di Brussels, Belgia, Sabtu (18/7/2020) (ANTARA FOTO/Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Pembahasan tentang merancang pasar yang memperdagangkan pengurangan emisi karbon di bawah Perjanjian Paris 2015 belum berhasil, karena banyak negara yang bertengkar tentang bagaimana sistem tersebut diperhitungkan sesuai target iklim nasional.

Sebanyak 27 negara UE berjanji untuk mengurangi sedikitnya 55 persen emisinya pada 2030 dari tingkat tahun 1990. Von der Leyen mendesak negara-negara lain untuk berkomitmen pada pengurangan lebih banyak emisi dekade ini.

“Kita harus memberikan komitmen kuat untuk mengurangi emisi pada 2030. (Tujuan) nol karbon bersih pada tahun 2050 itu baik, tetapi tidak cukup," ujar dia.

2. UE sedang merancang proposal untuk kebijakan hijau

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen (instagram.com/ursulavonderleyen)

UE juga mulai menyusun kebijakan hijau baru, yang menjadikannya lebih awal dari negara-negara lain dalam menetapkan target iklim. Tetapi, UE belum menyusun undang-undang yang diperlukan untuk mewujudkannya.

Proposal UE termasuk menghapus penjualan mobil dengan mesin pembakaran internal pada 2035 dan meluncurkan pasar karbon kedua UE untuk sektor bangunan dan transportasi.

Usulan itu telah memicu ketegangan di kawasan Eropa. Pasalnya, wilayah Eropa barat yang lebih kaya dianggap lebih ambisius dalam mencanangkan target iklim dibanding wilayah Eropa timur yang banyak negara miskinnya. Mereka khawatir komitmen iklim memberikan dampak sosial dan ekonomi.