3 Hal yang Perlu Diketahui soal Ancaman Scam Digital di Asia Tenggara

- Kerugian scam digital di Asia Tenggara diperkirakan mencapai 23,6 miliar dolar AS pada 2024, sementara IASC menerima 668.441 laporan dugaan penipuan transaksi keuangan di Indonesia hingga Agustus 2026.
- Modus penipuan makin kompleks melalui pesan, suara, identitas palsu berbasis AI, serta transaksi instan lintas negara; literasi digital dan pengetahuan saluran pelaporan resmi menjadi langkah pencegahan penting.
- ASEAN Foundation meluncurkan platform Scam Ready ASEAN untuk edukasi dan pelaporan di 11 negara, didukung pelatihan, komunitas, serta kolaborasi pemerintah, sektor keuangan, teknologi, dan masyarakat.
Penipuan digital atau scam semakin menjadi persoalan di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Modusnya pun berkembang, mulai dari pesan palsu, penyalahgunaan identitas, hingga penipuan yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). Global Anti-Scam Alliance (GASA) memperkirakan kerugian akibat penipuan di Asia Tenggara mencapai 23,6 miliar dolar AS sepanjang 2024.
Di Indonesia, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menerima 668.441 laporan dugaan penipuan transaksi keuangan selama periode 22 November 2024 hingga 31 Agustus 2026. Besarnya angka tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan penipuan digital tidak cukup hanya mengandalkan kewaspadaan individu. Literasi masyarakat, akses pelaporan, dan koordinasi lintas sektor juga diperlukan. Berikut tiga hal yang perlu diperhatikan terkait perkembangan ancaman scam di kawasan ASEAN.
1. Kerugian akibat penipuan digital mencapai puluhan miliar dolar AS

ilustrasi scam (Pexels.com/cottonbro studio) Penipuan digital telah berkembang menjadi ancaman ekonomi lintas negara. Menurut GASA, kerugian akibat scam di Asia Tenggara diperkirakan mencapai 23,6 miliar dolar AS pada 2024. Perkembangan teknologi turut membuat modus penipuan semakin kompleks. Pelaku dapat memanfaatkan AI untuk membuat pesan, suara, atau identitas palsu yang lebih meyakinkan. Sistem pembayaran instan dan platform digital lintas negara juga dapat mempercepat proses transaksi sekaligus menyulitkan penelusuran pelaku.
Di Indonesia, Komdigi mengutip data GASA yang memperkirakan kerugian akibat spam dan penipuan mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Sementara itu, IASC mencatat lebih dari 668 ribu laporan dugaan penipuan transaksi keuangan hingga akhir Agustus 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan scam bukan sekadar gangguan komunikasi digital. Penipuan juga berpotensi menyebabkan kerugian finansial bagi masyarakat dan meningkatkan kebutuhan terhadap sistem perlindungan konsumen yang lebih kuat.
2. Literasi digital dan akses pelaporan menjadi bagian penting pencegahan

ilustrasi scam (Pexels.com/Rafael Minguet Delgado) Salah satu tantangan dalam menghadapi penipuan digital adalah kemampuan masyarakat mengenali modus yang terus berubah. Pesan yang mengatasnamakan bank, tautan palsu, hingga tawaran investasi mencurigakan dapat terlihat meyakinkan jika pengguna tidak mengetahui tanda-tandanya. Karena itu, edukasi mengenai cara mengenali dan merespons penipuan menjadi salah satu langkah pencegahan. Masyarakat juga perlu mengetahui saluran resmi yang dapat digunakan ketika menemukan atau menjadi korban penipuan.
Di tingkat regional, ASEAN Foundation meluncurkan Scam Ready ASEAN Resource Hub pada 11 November 2026. Platform pembelajaran digital gratis ini menyediakan materi edukasi, permainan simulasi untuk mengenali modus penipuan, serta direktori nomor layanan pelaporan dan pusat layanan di 11 negara anggota ASEAN. Platform tersebut merupakan bagian dari program Scam Ready ASEAN yang berlangsung pada 2025–2027. Program ini didukung pendanaan US$5 juta dari Google.org dan menargetkan jangkauan hingga 3 juta orang di Asia Tenggara.
3. Kerja sama lintas sektor dibutuhkan untuk menghadapi jaringan penipuan

ilustrasi scam (Pexels.com/Sora Shimazaki) Penipuan digital kerap melibatkan pelaku, rekening, nomor telepon, dan platform yang berada di wilayah berbeda. Kondisi ini membuat penanganannya sulit dilakukan oleh satu lembaga atau satu negara saja. Kolaborasi antara pemerintah, sektor keuangan, perusahaan teknologi, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi penting untuk mempercepat pertukaran informasi serta memperkuat perlindungan pengguna.
Dalam program Scam Ready ASEAN, ASEAN Foundation melaporkan telah melibatkan 20 Mitra Pelaksana Lokal di 11 negara anggota ASEAN. Program tersebut juga merekrut 2.332 Master Trainer, melampaui target awal sebanyak 2.000 orang, untuk mendukung pelatihan bagi sedikitnya 550 ribu peserta. Selain itu, terdapat 151 ASEAN Digital GrandPals yang ditugaskan meningkatkan kesadaran mengenai penipuan di kalangan sedikitnya 22 ribu lansia dan komunitas mereka. Program ini juga melibatkan kreator konten dan komunitas untuk memperluas penyebaran informasi mengenai pencegahan scam.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa edukasi perlu menjangkau kelompok masyarakat dengan tingkat pemahaman digital yang berbeda. Namun, keberhasilan pencegahan tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan program, koordinasi antarinstansi, dan efektivitas penanganan laporan. Meningkatnya ancaman penipuan digital membutuhkan lebih dari sekadar imbauan agar masyarakat berhati-hati. Kemampuan mengenali modus, akses pelaporan yang jelas, serta kerja sama lintas negara menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kerugian finansial di ruang digital.
























