Daftar Konglomerat yang Bakal Ikut Bangun 3 Juta Rumah

29 Okt 2024, 21:45 WIB

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (IDN Times/Trio Hamdani).

Intinya sih...

Konglomerat tanah air, termasuk Agung Sedayu dan Sinar Mas, akan terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah.
Renovasi rumah susun akan melibatkan dukungan swasta tanpa menggunakan dana pemerintah karena keterbatasan anggaran negara.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah konglomerat tanah air bakal dilibatkan dalam program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, sudah bertemu dengan empat konglomerat besar, yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group), Prajogo Pangestu (Barito Pacific), Garibaldi Thohir (Adaro Energy), Franky Widjaja (Sinar Mas Group).

Dia juga baru saja menerima telepon dari Presiden Komisaris Harum Energy, Lawrence Barki yang menyatakan kesediaan untuk turut membantu dalam mendukung program perumahan bagi masyarakat.

"Saya sangat berterima kasih semuanya berkomitmen untuk juga mendukung program perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

1. Pengusaha diminta bantu renovasi rusun terbengkalai

Ilustrasi Tower ASN di IKN (Kementerian PUPR)

Pria yang akrab disapa Ara itu menyampaikan, banyak apartemen dan rumah susun (rusun) yang diperuntukkan bagi masyarakat masih belum dihuni alias kosong. Dia pun telah dan akan meninjau hunian-hunian tersebut.

Ara telah meninjau rusun di Pasar Rumput dan merencanakan kunjungan ke Wisma Atlet di Kemayoran pada Jumat mendatang, diikuti oleh jadwal peninjauan ke rusun di Batang dan Rancaekek.

Namun, mengingat keterbatasan anggaran negara, rencana renovasi rumah susun tersebut akan melibatkan dukungan dari pihak swasta tanpa menggunakan dana pemerintah.

"Kalau bisa itu nanti karena keterbatasan dana kita akan membuat renovasinya itu dari teman-teman pengusaha. Jadi tidak menggunakan uang negara," paparnya.

2. Kementerian PKP berkoordinasi dengan BPKP

Kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Dia menyatakan, dukungan program perumahan melalui pihak swasta akan dikoordinasikan bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, untuk memastikan penyaluran bantuan tersebut aman.

"Jadi saya juga akan koordinasi dengan Pak Ateh (selaku) Kepala BPKP supaya yang memberikan bantuan aman," tuturnya.

3. Anggaran negara minim untuk bangun 3 juta rumah

Ilustrasi rumah subsidi. (dok. Apersi)

Sebelumnya, dia mengungkapkan minimnya anggaran Kementerian PKP untuk merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah di 2025. Dia menjelaskan, anggaran kementeriannya sebesar Rp5,78 triliun, dan akan dialokasikan untuk pembangunan perumahan secara umum.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp1,2 triliun akan dialokasikan khusus untuk proyek pembangunan rumah susun di kawasan Ibu Kota Negara (IKN).

Ara menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan hunian rakyat, misalnya dengan melibatkan skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dia menjelaskan, model kerja sama bisa beragam.

"Modelnya beda-beda. Bisa nanti lain kali tanahnya dari swasta, yang bangun Kita, dari (Kementerian) Perumahan. Makanya ini, kita punya ini harus mengakomodir itu," kata dia di Kantor Kementerian PU, dikutip Selasa (29/10/2024).