Daftar Target Ambisius Pemerintahan Jokowi Diprediksi Gagal Tercapai
- 11 dari 16 indikator ekonomi dan kesejahteraan sosial tidak mencapai target hingga akhir masa jabatan Jokowi
- Pertumbuhan ekonomi, investasi, sektor industri, tingkat pengangguran, dan kemiskinan sulit mencapai target yang ditetapkan
Jakarta, IDN Times - Sejumlah target ambisius pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial tercatat belum mencapai sasaran hingga akhir masa jabatannya.
Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (12/11/2024).
"Pertumbuhan ekonomi dari baseline 2019 itu 5,02 persen, capaian 2023 5,05 persen, dan RPJMN targetnya 6,2 sampai 6,5 persen, dan dengan RKP 5,3-5,7 persen, dan capaian yang diperkirakan ini tidak tercapai," katanya.
Kemudian, target investasi ditetapkan sebesar 6,2-7 persen, namun hingga 2023, pertumbuhannya hanya mencapai 4,40 persen, sedikit menurun dari baseline 2019 sebesar 4,50 persen. Diperkirakan target tersebut tidak akan tercapai.
Di sektor industri pengolahan meski target 2024 diharapkan mencapai 21 persen, kontribusi sektor tersebut justru menurun dari 19,7 persen di 2019 menjadi 18,67 persen pada 2023. Alhasil, diproyeksikan tidak akan mencapai target.
Begitupun tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada 2019, TPT tercatat sebesar 5,23 persen dan sedikit menurun menjadi 5,32 persen pada 2023. Target 2024 untuk TPT berada di kisaran 3,6-4,3 persen, tetapi target RKP menunjukkan angka yang lebih tinggi di kisaran 5,0-5,7 persen, dan diperkirakan gagal mencapai target.
1. Dari indikator kesejahteraan hanya NTP yang sudah tercapai
Berdasarkan data yang dirilis, tingkat kemiskinan nasional diperkirakan sulit mencapai target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang ditetapkan antara 6,5-7 persen. Pada 2023, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,36 persen, sedikit naik dari baseline 2019 yang sebesar 9,22 persen, dan diperkirakan tak mencapai target.
Di sisi lain, indeks Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan juga diproyeksikan tidak memenuhi target. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), target indeks Gini berada di kisaran 0,360-0,374, dan target RKP 0,374-0,377. Namun angka aktual 2023 menunjukkan posisi indeks di 0,388, tidak jauh berbeda dari baseline 2019 yang berada di angka 0,380.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diharapkan mencapai nilai 75,54 (RPJMN), 73,99-74,02 (RKP), diperkirakan juga belum dapat memenuhi target, meskipun ada peningkatan dari 71,92 pada 2019 menjadi 73,55 pada 2023.
"Nilai Tukar Petani ini juga agak baik karena targetnya baseline-nya 100,90, capaian 112,46, RPJMN 105, dan RKP 105 sampai 108 ini telah tercapai sesuai dengan target yang kita sampaikan," paparnya.
2. Ketersediaan beras dan EBT terancam gagal mencapai target
Berdasarkan data yang dipaparkan, skor Pola Pangan Harapan diperkirakan akan mencapai target 95,2 pada 2024. Pada 2023, skor tersebut berada di angka 94,1, yang sudah mengalami peningkatan dari baseline 87,19 pada 2019.
Dalam hal ketahanan pangan, ketersediaan beras diperkirakan tak akan mencapai target. Target yang ditetapkan dalam RKP 2024 sebesar 46,84 juta ton, namun pada 2023 ketersediaan beras hanya mencapai 38,32 juta ton, sedikit lebih rendah dari baseline 2019 sebesar 38,4 juta ton.
Sementara itu, untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor energi, Indonesia telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 27,82 persen pada 2022, yang lebih tinggi dari baseline 24,92 persen pada 2019. Target 2024 berada pada kisaran 27,27 persen.
"Posisi EBT dalam bauran energi nasional, baseline 9,19 persen, capaian 13,21 persen menuju 2023, dan target 19,5 persen diperkirakan tidak tercapai," ujar Pambudy.
3. Dua indikator sumber daya manusia diperkirakan gagal mencapai target
Pambudy memaparkan, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada 2023 mencapai 9,13 tahun, naik dari baseline 8,75 pada 2019. Target RPJMN 2024 ditetapkan pada angka 9,18 tahun, dan target RKP 9,29 tahun. Menurutnya target tersebut diperkirakan tercapai.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi juga diperkirakan gagal capai target. Pada 2023, angka APK mencapai 31,45 persen, sedikit meningkat dari baseline 30,28 persen di 2019. Namun, RPJMN 2024 menargetkan angka 31,63 persen, sementara proyeksi RKP 32,28 persen.
"Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran pada baseline 2019 305 dengan angka tahun 2015, capaian 2020 189 ini terus menurun, RPJMN 183, RKP 183 per 100 ribu kelahiran ini diperkirakan tercapai," ujarnya.
Isu kesehatan anak juga menjadi perhatian, dengan prevalensi stunting masih berada di angka 21,5 persen pada 2023, turun dari baseline 27,67 persen di 2019. Namun, target RKP 2024 yang diharapkan mencapai angka 14 persen diperkirakan sulit dicapai.
