Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi pesangon
  • Kemnaker membantah pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara.

  • Pemerintah belum menetapkan mekanisme maupun lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon.

  • Aturan pelaksanaan masih disusun melalui pembahasan dan konsultasi publik bersama pemangku kepentingan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Senin (16/11/2026)

Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa informasi mengenai kewajiban menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Pemerintah belum menetapkan lembaga pengelolanya.

kini

Aturan pelaksanaan Dana Cadangan Pesangon masih disusun. Kemnaker meminta pengusaha dan pekerja mengikuti perkembangan kebijakan melalui informasi resmi pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Kemnaker membantah informasi bahwa pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara.
  • Who?
    Kemnaker melalui Direktur Jenderal PHI-JSK Indah Anggoro Putri menyampaikan bantahan tersebut.
  • Where?
    Informasi tersebut beredar di media sosial, sementara keterangan Kemnaker disampaikan melalui keterangan tertulis.
  • When?
    Bantahan dikutip dari keterangan tertulis pada Senin (16/11/2026).
  • Why?
    Pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon.
  • How?
    Aturan pelaksanaan akan disusun melalui pembahasan dan konsultasi publik bersama pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kemnaker bilang pengusaha belum wajib memberi dana pesangon ke Danantara. Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa pemerintah belum memilih siapa yang mengelola dana itu. Aturannya masih dibuat dan akan dibahas bersama pengusaha serta pekerja. Orang-orang diminta tidak percaya pada kabar yang belum benar dan mengikuti informasi resmi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penyusunan aturan Dana Cadangan Pesangon yang melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya membuka ruang pembahasan yang mempertimbangkan kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Komitmen Kemnaker untuk menyusun kebijakan secara transparan dan akuntabel juga disebut tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja atau buruh.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Beredar kabar di media sosial yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Mengenai hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi tersebut. Pemerintah hingga kini belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, pihaknya tidak pernah menyebut Danantara sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan menjadi lembaga pengelola dana tersebut.

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” katanya, dikutip dari keterangan tertulis,Senin (16/11/2026).

1. Aturan dana cadangan pesangon masih disusun

ilustrasi rancangan undang-undang (IDN Times/Aditya Pratama)

Indah menjelaskan, ketentuan Dana Cadangan Pesangon dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Karena itu, sejumlah aspek teknis kebijakan tersebut belum ditetapkan.

Penyusunan aturan pelaksanaan akan dimulai dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Proses ini melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya.

“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” ujar dia.

2. Mekanisme dan lembaga pengelola belum ditetapkan

Ilustrasi dana (IDN Times/Aditya Pratama)

Indah menambahkan, peraturan pelaksanaan Dana Cadangan Pesangon nantinya akan mengatur sejumlah hal, di antaranya mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga pertanggungjawaban dana.

"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah," tuturnya.

3. Kemnaker minta pengusaha dan pekerja tidak termakan informasi keliru

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Kemnaker mengimbau pengusaha dan pekerja atau buruh agar tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon melalui informasi resmi pemerintah.

Indah menyatakan, perkembangan kebijakan tersebut akan diumumkan setelah melalui proses pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” kata dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in Business

See More