Darmin: Dunia Sedang Payah, Jangan Sampai Kita Juga Dianggap Payah

09 Okt 2019, 18:15 WIB

IDN Times/Hana Adi Perdana

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh di angka 5,1 persen. Optimisme itu berbanding terbalik dengan data International Monetary Fund (IMF) yang malah memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 sebesar 3,2 persen atau turun dibanding prediksi per bulan April lalu di angka 3,3 persen.

"Kalau 5 persen itu pastilah, sehingga dilihat terutama dari konsumsi rumah tangga. Karena kan kita lebih banyak tergantung demand di dalam negeri daripada ekspor," ujarnya di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/10).

Ada beberapa indikasi yang membuat Darmin tetap optimistis. Apa saja itu?

1. Indonesia ogah dianggap ekonominya payah

IDN Times/Istimewa

Meski IMF banyak melakukan koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, Darmin ogah pesimistis dengan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Menurut Darmin, ekonomi Indonesia bisa tetap tumbuh stabil kendati ekonomi global tengah bergejolak.

"Jadi jangan dicampur aduk, dunia sedang payah jangan dianggap kita juga payah," tuturnya.

2. Ekspor impor belum bisa berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi

IDN Times/Dhana Kencana

Darmin mengungkapkan, di tengah gejolak perekonomian global, kinerja ekspor dan impor Indonesia masih belum bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Ekpor impor kita itu 6 bulan terakhir lemah, termasuk impornya juga. Kelihatannya baru bulan lalu keadaan sedikt berubah kembali. Itu impornya mulai naik lagi," ungkap dia.

3. Jurus pemerintah dorong pertumbuhan ekonomi

IDN Times/Arief Rahmat

Oleh karena itu, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekomomi terus dilakukan. Salah satunya melalui omnibus law. Sistem ini memungkinkan dibuatnya satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Upaya tersebut dianggap cocok diterapkan di Indonesia yang regulasi terkait investasi masih tumpang tindih. Hal yang selalu dikeluhkan oleh Presiden Jokowi, lantaran menjadi penghambat bagi masuknya investasi.

"Pemerintah itu bisa memikirķan akhir tahun. Tapi yang dipikirkan tidak hanya akhir tahun, tapi kita sedang memikirkan penyederhanaan lebih lanjut dari perizinan melalui omnibus law. Itu kalau pun di pemerintahan ini tidak selesai omnibus law, tapi minimal bahannya sudah selesai, sehingga pemerintahan mendatang bisa menyelesaikannya," jelas dia.